Samarinda (ANTARA) - Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas'ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, khususnya program kuliah gratis bertajuk Gratis Pol hingga jenjang doktoral, menuai pujian Persekutuan Suku Asli Kalimantan (PUSAKA), yang menilai kebijakan tersebut menghapus perlakuan diskriminatif.
"Seluruh pengurus, anggota, dan simpatisan organisasi memberikan ungkapan terima kasih yang tulus atas terobosan kebijakan 'Gratis Pol' tersebut," ujar Ketua Harian DPP PUSAKA Kalimantan Asia Muhidin di Samarinda, Sabtu.
Menurutnya, program ini memberikan harapan baru bagi generasi muda Kaltim untuk melanjutkan pendidikan tinggi di tengah kesulitan ekonomi yang dirasakan sebagian besar masyarakat akibat pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu.
"Program ini sangat membantu, adil, tidak diskriminatif, dan inklusif karena berlaku untuk seluruh masyarakat Kaltim tanpa adanya potensi pilih kasih," ujar Asia Muhidin usai Rapat Kerja Pengurus PUSAKA.
Lebih lanjut, Asia Muhidin menilai kebijakan ini sejalan dengan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030 yang telah diratifikasi oleh Indonesia.
Selain program kuliah gratis, PUSAKA juga mengapresiasi langkah awal kepemimpinan Rudy Mas'ud dan Seno Aji melalui "Kebijakan Paket THR 2025".
Paket ini meliputi penghapusan pajak tertunda dan denda kendaraan bermotor, pembebasan biaya sewa tempat usaha bagi UMKM, serta pembebasan retribusi tempat wisata milik Pemprov selama enam bulan.
Ketua Umum DPW PUSAKA Kaltim Rachmadansyah menyatakan kekagumannya atas kebijakan "Paket THR" tersebut.
Menurutnya, kebijakan ini menunjukkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki "sense of crisis" yang tinggi terhadap tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat Kaltim saat ini.
"Beliau pemimpin yang sangat cerdas dan merakyat karena sangat berempati kepada masyarakat ekonomi lemah," kata Rachmadansyah.
Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal DPP PUSAKA Kaltim Iin Fitriana Mayasari menegaskan bahwa pihaknya akan selalu mendukung kebijakan pemerintah provinsi yang pro rakyat. Ia memahami bahwa kondisi ekonomi masyarakat Kaltim saat ini sedang sulit, sehingga kebijakan keringanan pajak dan retribusi sangat membantu.
"Kami memberikan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih yang dalam kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur atas kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dan membumi ini," ucap Iin.
