Samarinda (ANTARA) -
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur bersinergi untuk membangun sistem transportasi publik berkelanjutan, yang menghubungkan antara daerah penyangga dengan ibu kota negara baru Indonesia.
"Pengembangan transportasi publik yang inklusif dan berkelanjutan menjadi fokus kami dalam upaya mengatasi tantangan mobilitas di Ibu Kota Nusantara (IKN)," kata Tenaga Ahli Bidang Perencanaan Transportasi Otorita IKN Maulana Rizki Nugraha di Samarinda, Jumat.
Menuruta dia, prioritas utama adalah memperkuat sistem transportasi dalam kota, namun dengan perhatian yang sama pada koneksi antarkawasan perkotaan, terutama menghubungkan IKN dengan Balikpapan sebagai gerbang utama.
Maulana menyatakan bahwa fokus awal adalah memfasilitasi akses dari kawasan perkotaan di sekitar IKN ke kawasan eksisting seperti Balikpapan, Tenggarong, Samboja, dan Muara Jawa.
"Upaya ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi dan mendorong penggunaan transportasi publik," ujarnya.
Kerja sama Otorita IKN dengan Dinas Perhubungan Kalimantan Timur dan Balai Pengelola Transportasi Darat diharapkan dapat memperkuat upaya ini.
"Kami sedang berkoordinasi dengan Damri untuk mengoptimalkan layanan transportasi eksisting, termasuk layanan perintis, sebagai langkah awal sebelum beralih ke kendaraan listrik," ujar Maulana.
Maulana melanjutkan bahwa peningkatan keselamatan menjadi prioritas, terutama di kawasan dengan lalu lintas tinggi dan banyak sekolah. Penyediaan fasilitas keselamatan di sekitar kawasan tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat.
Maulana juga menyoroti bahwa transportasi publik harus menjadi budaya di masyarakat, dengan tujuan jangka panjang mencapai
net zero emission pada tahun 2045. Langkah pertama adalah menerapkan bus perkotaan, diikuti dengan penghubungan Balikpapan dan IKN.
Sementara, Sekretaris Dinas Perhubungan Kalimantan Timur, Yuki Subekti, mengemukakan bahwa tantangan integrasi transportasi di Kalimantan Timur, khususnya terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke provinsi ini, merupakan pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah daerah.
"Dalam kondisi saat ini, sistem transportasi publik di Kalimantan Timur masih jauh tertinggal dibandingkan dengan Jakarta atau bahkan Pulau Jawa," ucap Yuki.
Ia menjelaskan, dalam rapat koordinasi teknis Perhubungan Kalimantan Timur yang diadakan minggu lalu, dihadiri oleh berbagai narasumber termasuk Deputi transformasi infrastruktur, Bappeda, dan perwakilan dari Dishub kabupaten dan kota se-Kaltim, dibahas masalah integrasi sebagai isu utama.
Yuki meneruskan arahan Pj Gubernur Kaltim, menekankan pentingnya integrasi untuk menghindari kesenjangan antara IKN dan pembangunan di Kalimantan Timur.
Salah satu konsep yang dibahas, imbuhnya, adalah aglomerasi, mengurangi kesenjangan antara IKN dan daerah sekitarnya. Dengan menciptakan kawasan aglomerasi yang sejajar, sehingga tidak ada perbedaan layanan yang signifikan antara pusat dan daerah penyangga.
Ia mencontohkan aglomerasi yang berhasil di Jabodetabek, di mana DKI Jakarta dan daerah sekitarnya seperti Bogor, Bekasi, dan Tangerang telah menjadi satu kawasan aglomerasi. Hal ini memungkinkan layanan transportasi yang terintegrasi tanpa membedakan pelayanan dari pusat atau daerah.
"Kami tengah merancang cetak biru transportasi Kaltim yang mencakup konsep aglomerasi, dengan fokus pada penyesuaian rancangan transportasi di Kalimantan Timur agar sejajar dengan IKN," kata Yuki.
