Balikpapan (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menggelar apel peringatan hari otonomi daerah ke XXVIII di halaman Balai Kota Balikpapan, yang dipimpin Wali Kota Rahmad Mas'ud, Kamis (25/4).
"Tema tahun ini adalah otonomi daerah berkelanjutan menuju ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat," katanya dalam sambutannya.
Ia mengatakan tema tersebut dipilih untuk memperkokoh komitmen, tanggung jawab dan kesadaran seluruh jajaran Pemerintah Daerah akan amanat serta tugas untuk membangun keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam.
Selain itu di lingkungan hidup di tingkat lokal serta mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Pada apel tersebut, Rahmad Mas'ud juga membacakan sambutan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Rahmad menyampaikan konteks ekonomi hijau merupakan salah satu dari enam strategi transformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai visi 2045, kebijakan desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan.
"Tapi tetap memperhatikan potensi daerah,” katanya.
Lanjutnya kebijakan otonomi daerah juga memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk melakukan eksperimentasi kebijakan di tingkat lokal untuk mendorong implementasi teknologi hijau seperti penggunaan energi terbarukan seperti energi matahari (solar panel), penggunaan mobil listrik yang menggantikan eksistensi mobil berbahan bakar fosil.
“Termasuk pengolahan limbah yang ramah lingkungan sampai desain green building yang memperhatikan efisiensi energi, penggunaan material konstruksi ramah lingkungan dan manajemen limbah bangunan,” ungkapnya.
Dikemukakan Rahmad, pemerintah pusat juga menargetkan tahun 2024 angka stunting anak turun menjadi 14 persen secara nasional, untuk itu koordinasi dan sinergi seluruh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) perlu ditingkatkan.
“Setelah 28 tahun berlalu, otonomi daerah telah memberikan dampak positif, berupa meningkatnya angka indeks pembangunan manusia (IPM), bertambahnya pendapatan asli daerah (PAD) dan kemampuan fiskal daerah,” tuturnya.
Menurutnya perjalanan otonomi daerah telah mencapai tahap kematangan untuk melahirkan berbagai terobosan kebijakan bernilai manfaat dalam rangka identifikasi dan perencanaan wilayah-wilayah yang berpotensi dikembangkan secara terintegrasi, kemudian membentuk aglomerasi kegiatan perekonomian dan terhubung antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.
"Dimana implementasi pengembangan wilayah perlu dilakukan melalui pendekatan kebijakan yang berkelanjutan dan implementasi regulasi ekonomi hijau, penyelenggara pemerintahan daerah dan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memperhitungkan aspek keadilan sosial dan pelestarian lingkungan," kata Rahmad.
