Balikpapan (ANTARA) - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Balikpapan terus melakukan evaluasi layanan perekaman KTP elektronik (e-KTP) yang telah diperluas ke tingkat kecamatan.
"Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh warga mendapatkan akses yang lebih mudah dan merata terhadap layanan administrasi kependudukan," kata Kepala Disdukcapil Balikpapan, Tirta Dewi, Minggu (4/5).
Dia mengatakan, evaluasi yang dilakukan meliputi kesiapan perangkat, kecepatan pelayanan, dan respon masyarakat.
"Kami ingin memastikan bahwa fasilitas di kecamatan tidak terganggu dan pelayanan tetap berjalan lancar,” katanya.
Dewi mengemukakan, perekaman KTP tersebut sudah dilakukan sejak HUT Kota Balikpapan dan evaluasi berkala terus dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada kendala teknis yang menghambat jalannya layanan.
Selain itu katanya, Disdukcapil juga memastikan bahwa setiap kecamatan telah dilengkapi dengan perangkat yang memadai untuk mendukung pelayanan.
“Evaluasi ini sangat penting untuk memastikan tidak ada kendala teknis, baik dari segi perangkat maupun sumber daya manusia. Kami ingin pelayanan ini tetap optimal, dengan respon yang cepat dan efisien,” jelasnya.
Dikemukakannya dengan konsep pelayanan tersebut, masyarakat tidak lagi perlu datang jauh-jauh ke kantor Disdukcapil pusat yang terletak di Jalan MT Haryono, Balikpapan Selatan.
Dewi menjelaskan ada tiga kecamatan yang kini sudah dapat melakukan perekaman KTP adalah di Balikpapan Barat, Balikpapan Utara, dan Balikpapan Timur.
Ketiga kecamatan itu diprioritaskan karena secara geografis cukup jauh dari kantor Disdukcapil pusat, sehingga memudahkan warga yang sebelumnya harus menempuh perjalanan panjang.
"Kami juga berencana untuk melengkapi seluruh kecamatan dengan perangkat perekaman, termasuk Balikpapan Kota, Balikpapan Tengah, dan Balikpapan Selatan," ungkapnya.
Dia juga mengungkapkan, pengadaan perangkat untuk kecamatan-kecamatan ini direncanakan akan dimasukkan dalam perubahan anggaran 2025.
"Pelayanan yang kami lakukan harus mudah diakses dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Kami berharap seluruh warga dapat menikmati layanan ini dengan prinsip 0 kilometer dan 0 rupiah," tegas Dewi.
