Samarinda (ANTARA) -
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Timur Hari Dermanto menyatakan, pihaknya tengah mempertajam kapasitas sumber daya manusia untuk pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
"Kami telah membuka perekrutan yang melibatkan masyarakat untuk mendaftar sebagai pengawas hingga tingkat kelurahan. Mereka diarahkan membangun kesadaran publik dalam memahami regulasi kepemiluan," ujar Hari di Samarinda, Jumat.
Hari Menjelaskan bahwa pengalaman Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 serta Pemilihan Bupati dan Wali Kota 2020 memberikan pelajaran berharga bagi Bawaslu, terutama dalam hal kebutuhan penyelenggara di TPS yang akan lebih efisien.
Hari juga menyoroti partisipasi pemilih di Kalimantan Timur yang dinilai proaktif. Menurutnya, Pemilu 2024 sebelumnya menunjukkan bahwa Kaltim memiliki iklim demokrasi yang baik, yang akan menjadi cerminan dalam menghadapi Pilkada ke depan.
Refleksi terhadap Pilkada sebelumnya menunjukkan bahwa tensi politik cenderung meningkat, namun ini dianggap Hari sebagai ketegangan produktif.
Disampaikannya, kompetisi yang sehat adalah esensi dari demokrasi, dan kami siap mengawal proses tersebut agar berjalan dengan adil dan transparan.
Bawaslu Kaltim berkomitmen untuk memastikan Pilkada 2024 berlangsung dengan integritas dan keadilan, sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengawasan dalam pilkada.
Dalam upaya meningkatkan kualitas pemilihan umum, Hari menekankan pentingnya pendidikan publik sebagai sarana utama. Pendidikan politik ini berperan vital dalam memastikan proses demokrasi yang berkualitas.
"Kami telah terlibat dalam lebih dari 500 pertemuan dengan masyarakat dalam edukasi politik, dengan intervensi yang mencapai 38.000 orang," ujar Hari.
Edukasi tersebut merupakan bagian dari komitmen Bawaslu Kaltim untuk terus berinteraksi dan mendidik publik mengenai proses pemilu yang adil dan jujur.
Hari juga menyampaikan bahwa meskipun data pelanggaran cenderung rendah, masih terdapat tantangan dalam mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam penegakan hukum pemilu.
"Banyak yang mengetahui adanya pelanggaran, namun enggan menjadi bagian dari proses penegakan hukum," tambah Hari.
Pihaknya berharap Pilkada 2024 menghadirkan gubernur dan kepala daerah yang berkualitas, yang tentu menjadi bagian dari upaya Bawaslu Kaltim meningkatkan kualitas demokrasi di daerah.
