Samarinda (ANTARA) - Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Akmal Malik menyoroti soal perencanaan anggaran dan absensi para pegawai saat melakukan sidak di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi setempat.
Dalam kunjungan mendadak yang dilaksanakan, Selasa, tersebut, Akmal Malik memberikan catatan agar seluruh pejabat eselon 3 memahami perencanaan, realisasi dan nilai anggaran yang ada di bidang masing-masing.
“Para kepala bidang (kabid) harus hafal anggaran. Berapa perencanaan dan realisasi dari triwulan I hingga triwulan IV. Para kabid harus membantu memudahkan kerja kepala dinas,” kritik Akmal, karena melihat para pejabat eselon 3 tidak hafal jumlah anggaran yang mereka miliki, begitu juga dengan rencana penggunaan dan realisasi triwulan I dana seterusnya.
“Kalau deviasinya 10 persen, masih wajar. Tapi kalau hanya bisa dikerjakan 50 persen. Itu patut dipertanyakan,” sindir Akmal lagi.
Akmal lantas menyarankan agar setiap bidang bisa menyusun perencanaan tidak terlampau besar, tapi realisasi besar. Bukan triwulan awal sudah membuat perencanaan besar, tapi realisasi rendah.
“Membuat perencanaan harus sesuaikan dengan kesiapan keuangan. Jangan sampai nanti malah habis waktu hanya untuk urusan administrasi. Kapan kerjanya," kata Akmal.
Ia mengaku datang dengan tiba-tiba, supaya bisa melihat kondisi riil kinerja masing- masing Organisasi Perangkat Daerah di Pemprov Kaltim.
“Sengaja saya kaget-kaget begini. Kalau dikasih tahu dulu, bukan sidak namanya. Saya tidak urus teknis, saya hanya menuntut komitmen. Maka saya kejar semua,” ucapnya.
Kepada jajaran DLH, Akmal mengingatkan agar semua benar-benar mencermati penggunaan anggaran ini dengan baik agar semua berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Saya belum lagi tanyakan outputnya apa. Ini baru saya tanyakan penggunaan bahan bakarnya saja,” kata Akmal lagi.
Sedangkan soal kehadiran pegawai, Akmal juga memberi catatan penting.
Menurutnya, pemerintah memang harus menerapkan sistem merit. Di mana pemerintah memberikan reward (penghargaan/imbalan) untuk kinerja yang baik dan punishment (sanksi) bagi setiap pelanggaran disiplin.
Sebab sangat tidak fair jika pegawai yang disiplin turun ke kantor untuk bekerja dengan kinerja yang baik, mendapat reward yang sama dengan pegawai yang jarang hadir ke kantor.
"Saya berani mengambil kebijakan yang tidak populer. Kalau tidak hadir, kurangi tunjangan kinerjanya. Kalau 11 hari tidak hadir tanpa keterangan, PP mengatur pegawai bisa diberhentikan dengan tidak hormat. Saya juga sudah perintahkan berhentikan tenaga
honor yang bertahun-tahun tidak bekerja," icap Akmal.
Pj Gubernur Akmal Malik juga memberi catatan saat berkunjung ke BKD Kaltim di Jalan M Yamin Samarinda.
"Ini yang harus kita benahi. Tata kelola dan kedisiplinan," kata Akmal.
Menurutnya, sistem merit dan sistem absensi online maupun manual di BKD masih perlu pembenahan serius.
Saat sidak di DLH Kaltim, Pj Gubernur Akmal Malik disambut Kepala DLH Kaltim Ence Ahmad Rafidin Rizal dan sejumlah kepala bidang. Sedangkan saat di BKD, Akmal Malik hanya menerima penjelasan dari para staf fungsional.
