Samarinda, Kaltim (ANTARA) - Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Rudy Mas'ud, menekankan seluruh jajarannya agar mengedepankan akuntabilitas dalam penyerapan anggaran di akhir tahun ini.
Rudy, di Samarinda, Senin, mengingatkan organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak mengejar serapan anggaran dengan cara serampangan, seperti kegiatan fiktif atau penggelembungan (mark up).
"Pastikan tidak ada kegiatan mark up dan fiktif. Di ujung tahun anggaran, jangan bekerja serampangan hanya untuk mengejar serapan anggaran yang tinggi," kata Rudy saat acara pengarahan di aula Dinas Kesehatan Kaltim.
Ia menjelaskan bahwa toleransi bisa diberikan jika target serapan anggaran sedikit tidak tercapai, asalkan pekerjaan yang dihasilkan tetap memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
Untuk 20225 ini, Pemerintah Provinsi Kaltim menargetkan serapan anggaran sebesar 92,34 persen, meski Gubernur berharap angka tersebut bisa mencapai 95 persen.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa semua kegiatan harus tetap berlandaskan pada spesifikasi pekerjaan yang telah ditetapkan.
"Aspek yang paling krusial untuk dijaga adalah serapan anggaran, realisasi kegiatan, dan akuntabilitasnya," jelas Rudy.
Ia juga mewanti-wanti agar surat pertanggungjawaban (SPJ) harus lengkap, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Meskipun dikerjakan di akhir tahun, mutu dan kualitas semua pekerjaan harus tetap dijaga. Terpenting bisa dinikmati langsung oleh masyarakat. Ingat, setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Gubernur meminta 25 organisasi perangkat daerah (OPD) yang serapan anggarannya masih di bawah target untuk segera menyesuaikan.
Dengan telah disetujuinya APBD Perubahan 2025, ia berharap sisa waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan semua pekerjaan.
Ia memprediksi persentase serapan anggaran akan meningkat signifikan pada awal dan pertengahan Desember 2025.
"Sekarang sudah akhir November. Artinya, kita hanya punya waktu sekitar empat minggu untuk menutup tahun ini. Harapan kami, kita bisa menutup tahun ini dengan baik, baik terkait APBD murni maupun APBD perubahan," harap Gubernur.
Untuk memastikan semua berjalan lancar, Gubernur meminta pendampingan dari inspektorat.
"Kalau mau selamat, pakai aturan. Inspektorat tolong dampingi semua OPD," pesannya lagi.
Semua OPD juga diminta fokus pada program strategis yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat, bukan kegiatan yang hanya menguntungkan kepentingan pribadi.
Selain itu, pelayanan kepada masyarakat harus cepat dan tidak bertele-tele.
"Tidak boleh ada kegiatan tertunda hanya karena masalah administrasi. Saya mohon fokus pada program strategis yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM)," jelas Rudy.
