Persiapan logistik Pemilu 2024 di Kaltim hampir rampung

Samarinda (ANTARA) -
"Untuk surat suara, berdasarkan hasil sortir, kita tinggal menunggu 0,48 persen lagi pemenuhan yang kami tunggu di awal Februari ini," kata Ketua KPU Kaltim Rudiansyah di Samarinda, Kamis. Dikemukakannya, pendistribusian seluruh logistik yang sudah ada, itu sudah disiapkan baik dari sisi hitungan jumlah, volume, jenis, maupun kebutuhan untuk diserahkan dari kpu masing-masing daerah ke panitia pemilihan kecamatan (ppk) "Jadi, mayoritas sebetulnya kebutuhan logistik itu sudah tinggal menunggu instruksi untuk kapan dikeluarkan dari gudang kpu ke ppk, sebelum akhirnya ke tps," ujar Rudiansyah. Rudiansyah mengatakan bahwa 10 kabupaten/kota di Kaltim sudah menerima mayoritas logistik yang dibutuhkan. Ia menambahkan bahwa ada beberapa kabupaten/kota yang masih membutuhkan surat suara pengganti karena ada yang rusak atau tidak layak. Namun, metode yang digunakan adalah mendahulukan kebutuhan alokasi untuk tempat-tempat terjauh, sehingga ketika datang yang kekurangannya itu untuk alokasi di tempat-tempat tps di sekitar terdekat saja. "Kendala-kendalanya sampai sekarang belum ada yang berarti, karena mayoritas kalau dilihat dari 2019, justru di 2024 ini proses pengelolaan logistik pemilu masih cukup lancar. Mudah-mudahan 0,48 persen kekurangan logistik yang kami tunggu bisa segera datang," tutur Rudiansyah. Sementara itu, Komisioner KPU Kaltim Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Iffa Rosita mengatakan bahwa untuk sortir, lipat surat suara, dan perakitan kotak suara, sudah 100 persen rampung. Saat ini, tahap yang dilakukan adalah setting, checking, dan packing. "Targetnya tanggal 29 Januari kemarin sudah kelar semua. Namun dari hasil monitor, masih ada beberapa kabupaten/kota yang proses packing," ungkap Iffa. Ia menjelaskan bahwa setelah semua selesai tahap packing, barulah mulai didistribusikan ke panitia pemilihan kecamatan (ppk) terlebih dahulu di H-7 atau paling lambat H-3. Setelah itu, ppk melalui panitia pemungutan suara (pps) akan mendistribusikan ke tempat pemungutan suara (tps) paling lambat H-1. "Dalam hal ini KPU Kabupaten/Kota harus cermat untuk melakukan perencanaan dan mitigasi risiko, misalnya dengan mendahulukan kecamatan terjauh atau kecamatan dengan geografis yang ekstrim sehingga tidak terjadi keterlambatan distribusi logistik," ucap Iffa.
 
Pemerintah Provinsi Kaltim juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp433 miliar untuk melaksanakan dua agenda pemilu yang dilaksanakan tahun 2024.