Samarinda (ANTARA) -
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Jaya Mualimin menyatakan dukungan terhadap peningkatan kualitas delapan Puskesmas di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Dukungan penguatan itu disampaikan Jaya saat mendampingi Komisi IX DPR RI dalam kunjungan kerja pemantauan kesiapan infrastruktur kesehatan di IKN, Kecamatan Sepaku.
"Kami fokus pada pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) di fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk mendukung percepatan pembangunan di IKN," ujar Jaya saat dihubungi di Samarinda, Jumat.
Dia menyampaikan program kesehatan di IKN Nusantara sedang diperkuat, termasuk persiapan untuk peletakan batu pertama Rumah Sakit Pusat Internasional yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Desember.
Rumah Sakit Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan, menurutnya, juga menjadi salah satu fokus kunjungan Komisi IX DPR RI sebagai bagian dari upaya peningkatan fasilitas kesehatan pendukung IKN.
"Kami berkomitmen untuk menyediakan layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat, termasuk melalui rekrutmen SDM yang berkualitas," katanya.
Baca juga: Dinkes Kaltim komitmen tingkatkan pelayanan kesehatan di IKN
Dalam pertemuan tersebut, Dinkes Kaltim menyatakan jaminan kesehatan bagi masyarakat dan penguatan program-program kesehatan sudah berjalan.
"Kalimantan Timur siap menjadi penyangga sektor kesehatan bagi IKN, dengan dukungan dari Kementerian Kesehatan, di samping APBD provinsi," ujar Jaya.
Delapan Puskesmas di wilayah IKN, lanjutnya, juga akan diperkuat baik dari segi infrastruktur maupun fasilitas pendukungnya.
"Itu merupakan langkah konkret kami meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kalimantan Timur serta dukungan terhadap sektor kesehatan IKN," tuturnya.
Jaya menjelaskan sumber daya Puskesmas yang masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan kabupaten akan diserahkan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Baca juga: Dinkes Kaltim-Menkes persiapkan peletakan batu pertama RS di IKN
Penyerahan itu sekaligus menandai tanggung jawab pengelolaan infrastruktur kesehatan di wilayah itu akan beralih dari pemerintah provinsi ke pemerintah pusat.
“Kami di provinsi telah banyak mendukung pembangunan fasilitas kesehatan, termasuk Puskesmas. Setelah selesai, semua akan diserahkan ke OIKN,” ujarnya.
Meskipun terjadi peralihan pengelolaan, Jaya mengatakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk masyarakat tidak mampu masih akan dikelola oleh pemerintah kabupaten dan provinsi.
"Jaminan kesehatan itu menunjukkan komitmen berkelanjutan Pemprov Kaltim mendukung kesehatan masyarakat, terutama bagi yang membutuhkan," tuturnya. (Adv/Dinkes)
