Perusahaan di Kaltim diajak turunkan kemiskinan dan emisi gas

Samarinda (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni mengajak semua perusahaan yang beroperasi di wilayah Kaltim untuk ikut berperan membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program prioritas diantaranya penurunan angka kemiskinan dan penurunan gas emisi karbon.

Sri Wahyuni mengungkapkan program penurunan angka kemiskinan dilaksanakan melalui pemberian bantuan usaha, program pelatihan ketrampilan, pendampingan usaha, hingga pembangunan Rumah Layak Huni ( RLH) untuk masyarakat miskin.

" Kami mengapresiasi kepada perusahaan yang sudah berkontribusi membangun pRLH melalui dana Corporate Social Responsibility ( CSR), semoga bantuan depan RLH ini terus berlanjut untuk masyarakat yang membutuhkan," kata Sri Wahyuni saat membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Evaluasi dan Rencana Pelaksanaan Pangan untuk Penghijauan di Balikpapan, Kamis.

Sementara program penurunan emisi gas karbon dilaksanakan melalui program kemitraan forest carbon partnership facility - carbon fund (FCPF-CF) oleh Pemprov Kaltim dengan Bank Dunia, dan program tersebut mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak yang salah satunya adalah perusahaan swasta.

"Terima kasih atas dukungan dan komitmen melakukan pengurangan emisi karbon. Kaltim berhasil melakukan pengurangan emisi karbon atas bantuan dari perusahaan, masyarakat kelompok tani, serta Pemerintah kabupaten dan kota," kata Sri Wahyuni.

Menurut Sri Wahyuni rakortek ini merupakan pertemuan reguler oleh Badan Pengelolaan Pangan untuk Penghijauan (BPPUP) sebagai pemegang amanat melaksanakan Peraturan Gubernur No. 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Prioritas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur.

“Pelaksanaan program prioritas pangan untuk penghijauan bermaksud menumbuhkan, mengembangkan, dan memantapkan produksi pangan secara berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan dan penurunan emisi gas rumah kaca melalui pemanfaatan lahan tidak produktif,” tutur Sri Wahyuni.

Dia mengatakan ada dua hal yang menjadi prioritas dan wajib mendapat dukungan dari perusahaan yakni program rumah layak huni dan pangan untuk penghijauan.

" Kami harapkan semua perusahaan di Kaltim peduli dengan program tersebut dan melaksanakannya bersama pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota," jelasnya. (Adv/Diskominfo Kaltim)