Balikpapan (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni memberikan dukungan kepada semua desa yang berada di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara untuk memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam proses pengadaan barang dan jasa (PJB) di lingkup pemerintahan.
"Upaya ini sangat sejalan dengan visi mendorong belanja produk lokal. Ketika BUMDes terlibat dalam pengadaan, tidak hanya usaha desa yang akan berkembang, tetapi juga ekonomi masyarakat yang mensuplai bahan baku," kata Sri Wahyuni dalam kegiatan sosialisasi PJB desa di Balikpapan, Kamis.
Sosialisasi tersebut mengambil tema" Peran Pengadaan Barang dan Jasa dalam Menyiapkan Desa Penyangga Sebagai Mitra Strategis Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sri Wahyuni menilai keterlibatan perangkat desa dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) harus lebih strategis, terutama dalam memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Sri Wahyuni mengapresiasi sosialisasi yang diinisiasi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kalimantan Timur (BPSDM Kaltim) itu.
Menurut dia, langkah ini sangat penting karena tidak hanya menyasar perangkat daerah saja, tetapi juga menyentuh unsur perangkat desa yang mengelola berbagai sumber dana seperti dana desa, dan alokasi dana desa.
“Melalui sosialisasi ini, kami mendorong agar Bumdes bisa berperan aktif dalam pengadaan barang dan jasa. Bumdes dapat menjadi penyedia produk di E-katalog, sehingga barang-barang lokal desa juga bisa menjadi bagian dari belanja produk dalam negeri,” ujar Sri Wahyuni.
“Ketersediaan produk lokal di E-katalog akan memudahkan perangkat desa dalam memenuhi kebutuhan pengadaan. Dengan demikian, kita bisa mengurangi ketergantungan pada produk yang lokasinya jauh dan berdampak pada biaya transportasi yang tinggi,” tambahnya.
Meski demikian, Sri Wahyuni juga mengingatkan masih ada tantangan dalam implementasi belanja barang dan jasa melalui E-katalog.
Bahkan beberapa perangkat daerah masih sering terjebak dalam memilih barang dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga pasar. Hal ini, menurutnya, berpotensi menimbulkan masalah dalam pertanggungjawaban.
“Belanja melalui E-katalog memang penting, tapi kita harus bijak memilih barang yang sesuai dengan harga pasar. Ketika harga yang dipilih jauh di atas pasar, hal itu bisa menjadi temuan, apalagi jika tidak dilakukan negosiasi. Oleh karena itu, negosiasi tetap perlu, meskipun menggunakan E-katalog,” jelas Sri Wahyuni.
Sosialisasi ini, lanjut Sri Wahyuni, diharapkan dapat memperkuat kapasitas perangkat desa dalam mengelola pengadaan barang dan jasa, sekaligus memastikan desa-desa di wilayah penyangga IKN menjadi penghasil barang berkualitas.
“Kami ingin desa-desa tertib dalam pengelolaan PBJ, sehingga tidak ada persoalan dalam pertanggungjawaban belanja. Desa juga harus menjadi contoh dalam pelayanan publik yang transparan dan efisien,” sebutnya.
Sri Wahyuni berharap agar melalui sosialisasi ini, desa-desa penyangga IKN dapat memanfaatkan peran BUMDes lebih maksimal.
“Ketika Bumdes bisa menjadi penyedia barang dalam E-katalog, desa akan lebih mandiri secara ekonomi, dan pada saat yang sama kita juga berperan aktif dalam membangun ekonomi lokal,” demikian Sri Wahyuni.
Kegiatan sosialisasi ini tidak hanya menjadi pembelajaran teknis mengenai PBJ, tetapi juga sebagai momentum penting untuk meningkatkan peran desa dalam pembangunan daerah, terutama dalam mendukung keberlanjutan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan produk lokal.
