Samarinda (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Sri Wahyuni menyatakan penyelenggaraan Program Kabupaten/Kota Sehat (KKS) bukan sekadar ajang prestasi, melainkan pembuktian kinerja semua sektor dalam mewujudkan daerah sehat menuju generasi emas.
"Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat tidak hanya ajang prestasi belaka bagi kepala daerah tetapi kita harus mengejar dan mencapai perubahan–perubahan yang ingin kita wujudkan di kabupaten/kota," kata Sekda Kaltim Sri Wahyuni pada Rapat Koordinasi (Rakor) Kabupaten/Kota Sehat di Samarinda, Rabu.
Oleh karena itu ia menegaskan penyelenggaraan KKS sudah harus diimplementasikan di 10 kabupaten/kota di Kaltim mulai tahun ini.
Program KKS merupakan pengembangan dari komitmen pemerintah yang diawali melalui percontohan Kota Sehat oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang salah satunya mencakup Kota Balikpapan.
Menurutnya, keberhasilan implementasi KKS sangat bergantung pada kerja sama dan sinergi yang kuat dari dua tim utama yaitu tim pembina dan forum KKS.
Tim pertama adalah Tim Pembina yang berasal dari satuan perangkat daerah terkait, sementara tim kedua adalah Forum Kabupaten/Kota Sehat yang diisi oleh tokoh masyarakat dan lembaga lainnya dari tingkat kabupaten hingga desa.
Forum ini berperan sebagai fasilitator untuk menyalurkan aspirasi serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan demi mewujudkan wilayah yang bersih, nyaman, aman, dan sehat.
Ia menjelaskan penyelenggaraan KKS menjadi motor penggerak pemberdayaan masyarakat, sehingga warga tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku aktif pembangunan.
Pada akhirnya Program KKS sangat erat kaitannya dengan pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah. Isu-isu seperti penanganan stunting, serta kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia, lanjut dia, menjadi kunci penting dalam siklus pembangunan manusia tersebut.
Melalui rapat koordinasi tersebut ia berharap Tim Pembina dapat berdiskusi, mengelaborasi ide, dan meningkatkan koordinasi untuk percepatan pencapaian seluruh indikator.
"Penyelenggaraan Program KKS harus lebih dimaknai sebagai ajang evaluasi kontribusi setiap sektor terhadap pembangunan berwawasan kesehatan, bukan sekadar proses pengumpulan dokumen untuk penilaian," kata Sri Wahyuni.
