Tenggarong, Kaltim (ANTARA) - Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Sekda Kukar), Kalimantan Timur, menyatakan bahwa pemda perlu menggandeng pemerintah desa mewujudkan swasembada pangan, karena desa memiliki Dana Desa yang mengharuskan 20 persen digunakan untuk ketahanan pangan.
"Program ketahanan pangan daerah harus bisa disinergikan dengan desa, mengingat adanya regulasi yang memberikan mandatori kepada desa agar mengalokasikan Dana Desa minimal 20 persen untuk ketahanan pangan," kata Sekda Kukar Sunggono di Tenggarong, Senin.
Dari tahun ke tahun, Kabupaten Kukar memang sudah menjadi lumbung pangan bagi Provinsi Kalimantan Timur, namun ia ingin produksinya terus meningkat agar mampu menyuplai kebutuhan pangan bagi daerah lain, termasuk untuk penduduk Ibu Kota Nusantara (IKN) yang merupakan mitra Kukar.
Lumbung pangan daerah ini paling tidak dapat dilihat dari produksi padi mulai 2023, yakni di Kaltim total produksi sebanyak 215.290,58 ton gabah kering giling (GKG), sedangkan Kukar yang terbanyak dengan jumlah 106.411,09 ton GKG, disusul Kabupaten Penajam Paser Utara dengan produksi 44.123,19 ton GKG.
Kemudian pada 2024, Kukar berkontribusi 50,71 persen dari total produksi se-Kaltim. Dari total luas panen 57.143,29 hektare (ha) di Kaltim, Kukar memiliki luas panen 26.744,87 ha atau sebesar 46,80 persen, dengan produksi padi sebanyak 115,10 ribu ton GKG atau sebesar 50,71 persen.
Terkait dengan mandatori kepada desa yang mengharuskan alokasi minimal 20 persen Dana Desa untuk ketahanan pangan, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Desa dan PDT Nomor 3 Tahun 2025, dengan tujuan meningkatkan kapasitas produksi pangan lokal, meningkatkan kualitas pangan, serta memperluas keberagaman pangan desa.
Sebelumnya, saat membuka Rakor Ketahanan Pangan di Tenggarong, Sunggono juga mengatakan, jika sinergi ini berjalan baik, maka sebagian beban pemda terkait ketahanan pangan di wilayah desa dapat berkurang, sehingga pemda dapat fokus pada program ketahanan pangan di kelurahan.
Ia pun mengajak seluruh pihak mulai dari unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, lembaga/organisasi, dan seluruh komponen masyarakat, terus bersinergi dalam memperkuat ketahanan pangan.
"Sinergi dan kolaborasi tentu akan mendorong Kabupaten Kukar dapat mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan baik tingkat daerah sampai tingkat rumah tangga," kata Sunggono.
