Samarinda (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni mengingatkan kepada para penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk menggunakan kucuran dana dari pemerintah sesuai peruntukan yakni mengembangkan secara produktif usaha yang dimiliki menuju perbaikan ekonomi lebih mapan.
“Bagi penerima KUR agar transparan dan akuntabel atas penggunaan dana investasi yang telah diperoleh,” pesan Sri Wahyuni saat menghadiri Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800.000 Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 di Gedung Olah Bebaya, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Selasa.
Dia menekankan agar kredit dimanfaatkan untuk pengembangan usaha yang produktif, bukan untuk kebutuhan konsumtif yakni untuk keperluan harian.
Menurutnya, bunga kredit perbankan umumnya mencapai 10 hingga 15 persen, sementara pelaku UMKM hanya menanggung 6 persen melalui KUR, karena sebagian subsidi ditanggung Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
Baca juga: Anggota DPR: Penghapusan tunggakan KUR jadi bukti pemerintah berpihak usaha kecil
“Jangan sampai KUR berurusan dengan aparat hukum. Ini kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat, jangan sampai kepercayaan ini dirusak,” tegasnya.
Sri Wahyuni juga menjelaskan, sejalan dengan program nasional pembangunan tiga juta rumah, Pemprov Kaltim memberikan bantuan biaya administrasi pengurusan kepemilikan rumah (KPR) bagi masyarakat berpenghasilan rendah senilai Rp10 juta per unit.
Ia menambahkan pada tahun ini ditargetkan 1.000 unit rumah dengan total Rp10 miliar, dan tahun depan akan ditingkatkan menjadi 2.000 unit.
Sementara itu, Kepala Disperindagkop UKM Kaltim Heni Purwaningsih menjelaskan, sebanyak 459 pelaku UMKM di Kaltim menerima fasilitas kredit dari sembilan lembaga penyalur KUR.
Baca juga: Penyaluran KUR di Kaltim meningkat Rp440 miliar
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama antara Disperindagkop UKM Kaltim, perguruan tinggi, dan perbankan.
Acara ini juga diikuti secara nasional dari 38 provinsi dan dipusatkan di Jawa Timur, dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili Presiden RI Prabowo Subianto.
