Pemkab Mahulu tingkatkan PAD melalui PBB P2

Ujoh Bilang, Kaltim (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu), Kalimantan Timur, berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan pemasukan dari Pajak Bumi dan Bangunan untuk kawasan Perdesaan - Perkotaan (PBB-P2).

"Hasil PBB P2 memiliki peran krusial dalam menyokong pembangunan dan pelayanan di berbagai sektor. Kami merancang strategi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor itu," ujar Sekretaris Kabupaten Mahulu Stephanus Madang di Ujoh Bilang, Senin. 

Untuk bisa menarik pajak dari PBB P2, maka hal yang perlu dipastikan adalah besaran nilai jual objek pajak (NJOP), karena NJOP sebagai salah satu instrumen penentuan besarnya pajak yang harus dibayar oleh masyarakat.

"Untuk itu, saat ini NJOP menjadi fokus utama dalam upaya Pemkab Mahulu untuk merumuskan sistem yang adil, transparan, dan akurat," kata Madang. 

Menurutnya, tujuan akhir dari optimalisasi pemasukan PBB P2 adalah penciptaan pedoman penentuan NJOP yang lebih andal, relevan, dan berkeadilan untuk membangun Mahulu yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Madang menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah berkontribusi dalam merancang dan menjalankan analisa NJOP, termasuk Institut Teknik Nasional (ITN) Malang atas kolaborasi untuk memajukan Kabupaten Mahulu melalui analisa NJOP.

"Kami berharap bisa terus bekerja sama mengimplementasikan hasil dari laporan akhir itu dengan keyakinan bahwa langkah kami membawa dampak positif yang signifikan. Kami bersama menjadikan Kabupaten Mahulu sebagai contoh dalam inovasi dan pelayanan publik yang unggul," ujarnya. 

Sebelumnya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mahulu melaksanakan menyampaikan laporan akhir hasil kerja sama dengan ITN Malang dalam analisis NJOP.

Kegiatan itu bertujuan untuk mengidentifikasi data pasar dan perbandingan harga jual nilai tanah, teridentifikasinya perkiraan biaya kapitalisasi pendapatan, tersusunnya batas imajiner zona nilai tanah dan nilai rata-rata, serta tersusunnya peta zona nilai tanah.

"Analisa itu juga sebagai pedoman arah penentuan nilai jual tanah dan nilai jual objek pajak yang termutakhir dan relevan di Mahulu ke depan," ujar Madang.