PDRB Kaltim Rp133,46 triliun ditopang pertambangan dan penggalian

Samarinda (ANTARA) - Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada Triwulan II-2023 yang senilai Rp133,46 triliun, lapangan usaha penopang paling besar adalah dari pertambangan dan penggalian dengan dukungan senilai Rp61,16 triliun.

"PDRB Triwulan II-2023 Kaltim atas dasar harga konstan senilai Rp133,46 triliun, mengalami peningkatan ketimbang triwulan yang sama tahun 2022 yang senilai Rp124,92 triliun," ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltim Yusniar Juliana di Samarinda, Kamis.

Sumbangan dari pertambangan dan penggalian yang sebesar Rp61,16 triliun tersebut, mengalami peningkatan ketimbang periode sebelumnya yang senilai Rp58,42 triliun.

Penyumbang PDRB terbanyak kedua adalah lapangan usaha industri pengolahan dengan nilai Rp26,36 triliun, terjadi peningkatan ketimbang Triwulan II-2022 yang tercatat Rp24,96 triliun.

Sedangkan penyumbang PDRB terbanyak ketiga adalah dari lapangan usaha konstruksi dengan nilai Rp11,27 triliun, terjadi peningkatan ketimbang sebelumnya yang tercatat Rp9,23 triliun.

Ia juga mengatakan, andil lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan juga memberikan andil cukup besar dalam pembentukan PDRB Kaltim, yakni menyumbang sebesar 8,46 triliun, meningkat tipis ketimbang Triwulan II-2022 yang senilai Rp8,41 triliun.

Ia melanjutkan, perekonomian Kaltim Triwulan II-2023 terhadap Triwulan II-2022 mengalami pertumbuhan cukup baik hingga sebesar 6,84 persen (y-on-y).

Dari sisi produksi, lapangan usaha konstruksi mengalami pertumbuhan tertinggi yang mencapai 22,21 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi hingga mencapai 34,74 persen.

Yusniar juga mengatakan, untuk ekonomi Kaltim Triwulan II-2023 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 3,01 persen (q-to-q).

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi secara q-to-q pada Triwulan II-2023 dicapai oleh lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang tumbuh sebesar 12,92 persen.

"Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah, yakni tumbuh sebesar 96,88 persen," kata Yusniar.