Samarinda (ANTARA Kaltim) - Harapan akan semakin efektifnya kinerja badan hukum di wilayah Kaltim tersirat saat DPRD Kaltim lewat Wakil Ketua Hadi Mulyadi menyatakan rasa kepercayaan pada Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim dan Komandan Korem 091/Aji Suryanatakusuma yang baru dalam memimpin lembaganya masing-masing sehingga tercipta sinergitifitas antarsemua lini di Kaltim.
“Saya dan semua rekan di DPRD Kaltim mengucapkan banyak terima kasih terhadap Kajati Kaltim karena telah banyak memberikan berbagai masukan secara hukum dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan taat hukum. Ucapan serupa saya sampaikan kepada Komandan Korem 091/ASN yang dalam masa kepemimpinannya mampu turut serta membawa Kaltim menjadi daerah yang kondusif,†ucap Hadi sesuai menghadiri malam pisah sambut mantan kepala Kejaksaaan Tinggi Kaltim Muhammad Salim dengan pejabat baru Amri Sata.
Acara pisah sambut Komandan Korem 091/Aji Suryanatakesuma dari Brigjen TNI Gadang Pambudi dengan penggantinya Kolonel Inf. Nono Suharsono. Acara berlangsung di Pendopo Lamin Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Sabtu malam (12/10).
Menurut Hadi, peran Kajati dan Komandan Korem periode lalu sangat memberikan kesan yang baik dan berarti di hati masyarakat Kaltim. Karena turut serta memberikan rasa kaman bagi warga di daerah perbatasan, juga kepada seluruh pemangku kebijakan di Kaltim.
Termasuk kelancaran pesta demokrasi yaitu pemilihan kepala daerah yang belum lama digelar. Kaltim sekali lagi mampu menunjukkan sportivitas, dan memberikan contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam menyelenggarakan Pemilukada yang tertib, aman dan terbuka.
“Kedua pemimpin tersebut mampu menunjukkan kinerjanya selama bertugas di Kaltim. Saya juga yakin para penggantinya akan bekerja keras dalam meneruskan apa yang menjadi tanggungjawab pendahulunya,†harap Hadi.
Politisi asal F-PKS itu mengutarakan bahwa salah satu tugas yang perlu dipertahankan dari kedua pemimpin tersebut adalah seringnya melakukan komunikasi dan koordinasi lintas lembaga, baik terhadap pemerintah beserta jajarannya maupun DPRD Kaltim, sehingga meminimalkan terjadinya penyimpangan.
Hal lainnya yang juga harus tetap mendapat perhatian adalah pengamanan prima dan maksimal warga di perbatasan dan pedalaman, mengingat perbatasan Kaltim menjadi jalur masuknya produk-produk ilegal yang menimbulkan kerugian bagi negara. Belum lagi peredaran narkoba di perbatasan yang intensitasnya kini sangat mengkhawatirkan. (Humas DPRD Kaltim/adv/bar/dhi/met)
