Pemkab Kubar minta dukungan pembangunan jaringan telekomunikasi

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mengharapkan dukungan pembangunan jaringan telekomunikasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, karena banyaknya lokasi yang belum terjamah jaringan internet atau blank spot.



Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskominfo Kubar, Rustam mengungkapkan wilayah Kubar mempunyai 189 desa atau kelurahan dan hanya sebesar 46 persen yang terjamah jaringan telekomunikasi, desa yang belum terdapat akses telekomunikasi khususnya yang terletak di wilayah pedalaman dan perbatasan

Rustam berharap, Pemerintah Provinsi melalui Diskominfo Kaltim dapat memprioritaskan Kabupaten Kubar dalam pembangunan jaringan infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK). 

“Pembangunan jaringan telekomunikasi ini sangat penting karena sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Boleh kita bangun jalan dan jembatan, tapi kalau akses jaringan tidak ada, masyarakat masih tetap kesulitan,” kata Rustam saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Diskominfo Kaltim di Samarinda, Jumat.

Di samping dukungan infrastruktur jaringan, Diskominfo Kubar juga meminta kepada Diskominfo Kaltim untuk melakukan back-up data server milik Pemkab Kubar. 

Sebab, pemerintah kabupaten belum menyiapkan back up data server secara mandiri. Selain server yang dititipkan di Diskominfo provinsi. 

“Server Kubar di sini, server kita tidak ada cloud atau back up. Jadi kita minta provinsi untuk menyiapkan back up data,” tambahnya. 

Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal mengatakan Kubar dan Mahakam Ulu merupakan dua wilayah perbatasan di Kaltim yang menjadi perhatian pemerintah provinsi.  

"Saya bangga dan senang karena bisa langsung melaksanakan tugas pembinaan dan menghargai kunjungan koordinasi ini. Mudahan bisa terus silaturahmi dan sinergis membangun Kaltim, " kata Faisal.

Faisal berkomitmen, pemerintah provinsi akan mendukung penuh upaya pembangunan jaringan infrastruktur di Tanaa Purai Ngeriman, sebutan Kabupaten Kubar.

Meski demikian, Faisal menjelaskan kewenangan pembangunan tower Base Transceiver Station (BTS) adalah kewenangan pemerintah pusat. Pihaknya hanya bisa melakukan penyediaan akses telekomunikasi melalui jaringan Fiber Optik (FO). 

“Tahun ini kita fokus membangun jaringan FO di desa-desa. Rencananya ada 40 desa yang akan kami launching untuk desa bebas blank spot menggunakan FO ini, termasuk di antaranya ada beberapa desa di wilayah Kutai Barat,” kata Faisal. 

Jaringan FO itu, nantinya akan dipasang di fasilitas milik desa, seperti kantor desa, puskesmas, atau sekolah. 

Penyaluran jaringan internet akan disalurkan ke rumah-rumah milik masyarakat desa. Masyarakat dapat membayar biaya penggunaan internet kepada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) setempat. Kemudian, Bumdes dapat mengelola penghasilan dari pembayaran internet masyarakat itu, untuk pengelolaan jaringan FO secara mandiri. 

“Jadi tahun pertama, kami yang bayarkan tagihan internet, full selama setahun. Duit dari masyarakat, biar menjadi modal Bumdes untuk pengelolaan secara mandiri tahun selanjutnya,” jelas Faisal.

Sementara untuk back up data server, Faisal menyebut pihaknya telah melakukan back up data server milik pemerintah kabupaten/kota dan perangkat daerah se-Kaltim. Back up data server itu, dilakukan di Jakarta dan Bali. 

Keamanan data server saat ini memang menjadi perhatian pihaknya. Mengingat keamanan data sangat riskan untuk disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.