Samarinda (ANTARA) - Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, arahan pemerintah pusat soal penanganan untuk mengantisipasi terjadinya inflasi akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM), harus direspon cepat karena pihaknya tidak ingin di daerah terjadi inflasi yang tidak terkendali.
"Ada beberapa hal yang telah kami formulasikan dalam menindaklanjuti kebijakan pemerintah soal antisipasi inflasi. Menurut saya dan teman-teman di Pemkot, arahan pemerintah pusat harus direspon dengan cepat," ujar Andi Harun di Samarinda, Rabu.
Hal ini dikatakan Andi Harun saat menggelar silaturahmi dengan sejumlah wartawan di Samarinda, Ibu Kota Provinsi Kaltim. Silaturahmi dengan awak media ini digelar di Anjungan Karang Mumus Balai Kota Samarinda.
Ia mengatakan, respon cepat yang pihaknya lakukan tersebut seiring telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 akibat kenaikan BBM.
Sesuai dengan arahan presiden, katanya, maka pemerintah provinsi dan kota bersama-sama dengan pemerintah pusat memastikan bahwa keberlangsungan kehidupan masyarakat, kegiatan pembangunan dan sosial harus tetap berlangsung dengan baik dan kondusif, di tengah hiruk pikuk tentang kenaikan BBM.
Untuk itu, kebijakan Pemkot Samarinda menyikapi hal itu adalah akan memanfaatkan sebesar 2 persen Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), yakni dengan nilai Rp16,5 miliar yang akan disalurkan dalam bentuk bantuan sosial, subsidi transportasi, dan bantuan penciptaan lapangan kerja.
"Kita ingin bahwa Samarinda menjadi salah satu daerah yang tercepat dalam mempersiapkan diri untuk merespon kebijakan tersebut, sehingga setelah tim di Pemkot Samarinda melakukan koordinasi dan membuat berbagai skema, maka skema ini yang kemudian diputuskan," katanya.
Ia melanjutkan, untuk bantuan sosial akan tertuju pada warga miskin yang sudah masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), kemudian ojek online dan pangkalan, sopir angkot, buruh yang terkena PHK, nelayan, pembudidaya, pedagang, dan motoris tambangan di Pelabuhan Pasar Pagi dengan total bantuan yang diserahkan mencapai Rp12,62 miliar.
“Sedangkan untuk penciptaan lapangan pekerjaan, diputuskan dengan memanfaatkan program Probebaya untuk subkegiatan sarana dan prasarana di kegiatan RT dengan total pekerjaan sebesar Rp3,88 miliar," kata Andi Harun. (Advertorial)
