Samarinda(ANTARA Kaltim)- Kondisi geografis dan dukungan luasnya lahan merupakan modal awal Kalimantan Timur merealisasikan target provinsi ini menjadi lumbung pangan Indonesia. Namun jika dilihat fakta dan pengalaman beberapa tahun belakang, pertanian Kaltim belum memaksimalkan pemasaran produk pertaniannya.
Salah satu sebabnya, praktik tengkulak masih menjadi bagian penting pertanian lokal. Faktanya petani menjual murah hasil panennya ke tengkulak yang hanya memasarkan di lingkup pasar tradisional daerah saja.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Siti Qomariah meminta kepada pemerintah untuk membuatkan fasilitas yang dapat mendukung pemasaran hasil panen petani Kaltim ke semua daerah di Indonesia. “Selama ini pemerintah hanya fokus kepada penyuluhan dan penyediaan alat pertanian. Kita hargai itu.
Sudah saatnya untuk produk Kaltim kita share ke daerah lain seluruh Indonesia, mengingat pertanian menjadi bidang prioritas pembangunan Kaltim, †ucap Siti Komariah.
Potensi pertanian di wilayah Kaltim yang masih terbuka lebar seiring luasan lahan yang masih memadai untuk digarap. Jika ini direalisasikan, tentu akan sangat membantu upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan daerah bahkan mampu menyerap banyak tenaga kerja.
“Kebutuhan pangan di Indonesia selalu fluktuatif setiap tahunnya,khususnya beras. Kondisi ini dipengaruhi banyak faktor di antaranya perubahan iklim (banjir, kekeringan, musim tanam berubah, dsb), alih fungsi lahan, serangan hama penyakit, pupuk yang terlambat, dan benih padi varietas unggul yang sulit dicari oleh petani,†ungkap politikus PAN ini.
Siti Qomariah menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Program Kaltim Bangkit 2013 melakukan revitalisasi pertanian dalam arti luas untuk memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.
Selain itu peningkatan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya adalah pengembangan budidaya pangan skala luas (food estate) yang merupakan bagian dari amanat Inpres No. 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi dan Inpres No.1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan PrioritasPembangunan Nasional Tahun 2010.
“Program yang ada kita apresiasi, pemerintah provinsi sudah sangat baik menjalankannya. Apalagi semua itu dikemas dengan program pemasaran yang baik, sehingga petani tidak bingung untuk menjual dan memasarkan hasil panennya, seperti yang sering terjadi di daerah,†ujar legislator asal daerah pemilihan Samarinda ini. (Humas DPRD Kaltim/dit/dhi/met)
