Ketua KPK: Pemda amati rencana APBD-kinerja tahunan tumbuhkan ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengimbau pemerintah daerah (pemda) di Indonesia untuk mengamati rencana penganggaran APBD dan kinerja tahunan dalam rangka menumbuhkan perekonomian daerah.


“Saya selalu menyampaikan dalam setiap kesempatan, tolong gubernur, bupati, wali kota, dan DPRD melihat rencana anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan kinerja tahunan daerah. Apa saja program yang dibuat untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Tentu, itu akan menumbuhkan perekonomian daerah,” ujar Firli Bahuri.

Ia menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam webinar nasional bertajuk “Akselerasi Perekonomian Daerah untuk Memacu Pemulihan Ekonomi Nasional”, dipantau dari Jakarta, Selasa.

Dalam webinar yang menjadi rangkaian acara peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 itu, Firli mengatakan pemerintah daerah harus menyesuaikan pemanfaatan APBD dan perencanaan kinerja tahunan dengan target Pemerintah Indonesia dalam rangka mencapai tujuh indikator pembangunan.

Ia memaparkan pada tahun 2022 pemerintah memiliki beberapa target untuk mencapai tujuh indikator pembangunan manusia atau peningkatan kesejahteraan umum. Tujuh indikator tersebut adalah persentase angka kemiskinan, pengangguran, kematian ibu melahirkan, kematian bayi, indeks pembangunan manusia, pendapatan per kapita, dan angka rasio gini.

Di antara tujuh indikator itu, Firli memaparkan sejumlah target yang hendak dicapai pemerintah di antaranya menurunkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 sebesar 5,5 persen, penurunan tingkat kemiskinan 8,2 persen, dan mencapai indeks pembangunan manusia senilai 73,48 persen.

“Ini menjadi angka acuan bagi pemerintah daerah, berapa angka penurunan yang ditargetkan pemerintah daerah,” ujarnya.

Firli menekankan pertumbuhan ekonomi berperan penting dalam menyukseskan pembangunan manusia atau mewujudkan kesejahteraan umum di Indonesia yang merupakan salah satu tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

Ia mengimbau agar pemerintah daerah tidak mempersulit investasi di daerah. Ia memandang investasi berperan penting dalam memaksimalkan pertumbuhan ekonomi di daerah karena akan mampu membuka lapangan pekerjaan, menurunkan angka pengangguran, bahkan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.