APBD 2022 Kabupaten Penajam ditarget Rp1,16 triliun

Penajam, Kaltim (ANTARA) - APBD Kabupaten Penajam Paser Utara,  tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp1,16 triliun yang berasal dari pendapatan asli daerah Rp77,76 miliar, pendapatan transfer Rp1,06 triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah Rp19,93 miliar.


"Sementara untuk belanja secara keseluruhan direncanakan sebesar Rp1,09 triliun yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer," ujar Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud (AGM) di Penajam, Minggu.

Untuk pembiayaan daerah dalam rancangan APBD setempat tahun 2022, katanya, direncanakan sebesar Rp61,13 miliar yang semuanya masuk dalam pengeluaran pembiayaan.

Sebelumnya, pada Sabtu malam (27/11), saat menyampaikan nota keuangan terhadap APBD Penajam Paser Utara (PPU) tahun 2022 dalam Sidang Paripurna DPRD setempat, AGM mengatakan bahwa penyusunan APBD 2022 memperhatikan pada beberapa hal.

Sejumlah hal yang menjadi perhatian di antaranya program prioritas RPJMD periode 2018 - 2023 tahun pertama, kebijakan ekonomi makro yang berdampak terhadap pencapaian target pendapatan dalam APBD 2022 dan realisasi kegiatan tahun anggaran berjalan.

Menurutnya, upaya untuk mewujudkan kondisi keuangan daerah yang sehat dan berkelanjutan terus dilakukan Pemkab PPU, yakni melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada sikap kehati-hatian dan kecermatan.

"Peran lembaga pengawasan dan pemeriksaan keuangan diperlukan untuk terus mengawasi perencanaan dan penggunaan anggaran daerah agar lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berdaya guna," ucap AGM.

Merujuk PP Nomor 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 77/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

Dalam sidang paripurna tersebut, sejumlah fraksi menyatakan setuju. Salah satunya Fraksi Gerindra yang setuju dengan catatan, yakni mendorong pemerintah daerah tetap fokus pada kinerja keuangan agar kemandirian keuangan makin baik dan terukur.