Balikpapan (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan memastikan akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat pada pelaksanaan debat publik sebagai bagian dari tahapan Pilkada kota Balikpapan, Rabu 11/11 malam.
“Kami belajar dari pengalaman kemarin,” kata Komisioner KPU Balikpapan Syahrul Karim, Selasa.
Akhir Oktober lalu debat publik serupa dibatalkan pada menit terakhir jelang dimulai sebab Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha dinyatakan positif terpapar COVID-19.
Satgas COVID-19 Balikpapan segera melakukan uji swab pada puluhan orang yang terlibat persiapan debat tersebut, terutama para staf KPU Balikpapan.
KPU membatasi jumlah undangan, yaitu hanya 50 orang. Mereka adalah panelis, pasangan calon Rahmad Mas’ud-Thohari Aziz, tim sukses, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Balikpapan, dan staf KPU Balikpapan. Hanya mereka ini yang bisa masuk ruang debat di ballroom Hotel Novotel di Jalan Ery Suparjan.
“Untuk jurnalis kami sediakan layar lebar di luar ruangan,” lanjut Syahrul yang juga pernah lama menjadi jurnalis.
Bagi masyarakat yang ingin turut menyaksikan bisa mengakses lewat media sosial, yaitu akun Instagram @kpu_balikpapan dan YouTube KPU Kota Balikpapan, atau menonton lewat siaran langsung Balikpapan TV dan TV Beruang serta laporan pandangan mata radio Smart FM dan IDC FM. Acara akan dimulai pukul 19.30 dan berlangsung hingga 22.20 Wita.
KPU Balikpapan menghadirkan panelis praktisi yaitu Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Kalimantan Timur Benny Dhanio, akademisi dari Universitas Mulawarman Dr Aji Sofyan Effendi yang juga dikenal sebagai pengamat ekonomi Kalimantan Timur, juga akademisi Prof Dr Aji Ratna Kusuma dan Dr Rahmawati, serta moderator Dr Muhammad Muhdar.
“Mereka yang akan menguji program pasangan calon,” tegas Syahrul.
Dalam kesempatan terpisah kandidat doktor dari Universitas Gadjah Mada Herdiansyah Hamzah menitipkan sejumlah pertanyaan bagi pasangan calon untuk rekan sejawatnya yang menjadi panelis tersebut.
Menurut Castro, panggilan akrab Herdiansyah, pertanyaannya adalah seberapa luas dan dalam pasangan calon mengetahui masalah pokok yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Isu-isu keseharian seperti pelayanan publik, kesejahteraan, hukum, korupsi, dan lingkungan, termasuk di dalamnya tata kota, harus benar-benar dibahas dalam debat.
Selanjutnya, menurut Castro yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman itu, panelis juga harus mewakili pertanyaan yang datang dari pemilih kolom kosong atau juga dari mereka yang belum menentukan pilihan.
“Sebab paslon ini kan petahana, mereka sudah dapat kesempatan melaksanakan program. Jadi harus adalah semacam evaluasi,” jelas Castro.
Meski sebelumnya ada 2 jadwal debat, KPU Balikpapan tidak akan menjadwalkan ulang debat yang dibatalkan akhir Oktober lalu. Debat di bulan November ini jadi satu-satunya debat dalam Pilkada Balikpapan.
“Sebab pilkada tetap kita gelar 9 Desember,” kata Syahrul.
#satgascovid19
#ingatpesanibupatuhiprotokolkesehatan
