Samarinda (ANTARA News Kaltim) - Kecamatan Lumbis Ogong, hasil pemekaran Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan resmi berdiri November 2011.
Daud, sang camat pertama dilantik 27 Desember 2011. Tapi sampai sekarang kantor camat di Ibukota kecamatan, yakni Desa Semunti tak mempunyai mebeler. Listrik pun sangat terbatas. Pelayanan pemerintah terpaksa dilakukan melalui kantor perwakilan di Mansalong, Ibukota Kecamatan Lumbis.
SAMPAI di Desa Beringin, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, rombongan Komisi I yang terdiri atas Wakil Ketua Komisi I, Pdt Yefta Berto, Sekretaris Komisi I, Syaparudin serta anggota Komisi I, Saifuddin DJ dan H Rakhmat Majid Gani melanjutkan perjalanan sungai menggunakan perahu panjang (long boat) menuju batas negara di Desa Labang, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan.
Sepanjang dua jam perjalanan menyusuri Sungai Sembakung, alur yang dilalui relatif tenang, belum ada giram. Meskipun panas matahari menyengat kulit serta pantat para anggota rombongan terasa penat dan kram karena dua jam duduk pada balok-balok kecil yang berfungsi sebagai bangku di long boat, namun udara segar alam perbatasan, di tambah panorama khas layaknya pedalaman Amerika Latin, seperti pada film Anaconda, sedikit memberi hiburan.
Sebelum sampai di Desa Labang, Camat Lumbis Ogong, Daud, mengajak rombongan meninjau Desa Semunti yang menjadi pusat pemerintahan kecamatan hasil pemekaran Kecamatan Lumbis tersebut.
Perahu panjang tambat di bibir Sungai Sembakung yang berbatu-batu dan licin. Tak ada dermaga untuk naik dan turun dari Desa Semunti.
Hanya ada jalan setapak melewati tebing sungai yang terjal. Kemiringannya sekitar 60 derajat. Beruntung ada batang-batang kayu yang bisa dijadikan pijakan, meskipun rombongan harus berhati-hati bila tidak ingin terpeleset.
“Inilah kantor camat. Tak ada mebeler. Listrik juga sangat terbatas, hanya untuk lampu penerangan dari pembangkit listrik tenaga surya. Komputer tak bisa menyala di sini,†kata Daud, Camat Lumbis Ogong sambil mempersilahkan rombongan duduk di sejumlah kursi plastik yang ada di kantor camat.
Tak ada meja dan kursi kerja serta alat-alat kantor lainnya, seperti layaknya kantor kecamatan. Kecamatan Lumbis Ogong, hasil pemekaran Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan resmi berdiri November 2011.
Daud sendiri resmi dilantik sebagai camat pada 27 Desember 2011. Tapi sampai sekarang kantor camat di Ibukota kecamatan, yakni Desa Semunti itu kondisinya masih memprihatinkan.
“Untuk melayani masyarakat, saya membuka kantor perwakilan di ibukota kecamatan yang lama, yakni Mansalong,†kata Daud.
Kecamatan Lumbis Ogong terdiri atas 49 desa, dengan 28 desa berbatasan langsung dengan Malaysia. Jumlah penduduknya sekitar 6.300 jiwa.
“Mayoritas penduduk bertanam singkong dan mencari hasil hutan. Tapi mereka sering keluar hutan dengan tangan kosong, tak ada gaharu atau hasil buruan. Masyarakat saya rata-rata sulit dari segi ekonomi,†kata Daud.
Kenyataan tersebut membuat Wakil Ketua Komisi I, Pdt Yefta Berto, Sekretaris Komisi I, Syaparudin serta anggota Komisi I, Saifuddin DJ dan H Rakhmat Majid Gani merasa prihatin.
“Seharusnya camat berada dekat dengan warganya, yakni di Desa Semunti, bukan di Mansalong. Makanya Pemerintah Kabupaten Nunukan semestinya melengkapi semua fasilitas di kantor camat ini, termasuk juga rumah dinas camat,†kata Wakil Ketua Komisi I, Pdt Yefta Berto.
Sedangkan Sekretaris Komisi I, Syaparudin, mengaku prihatin dengan kondisi ekonomi masyarakat Kecamatan Lumbis Ogong.
“Kita 67 tahun sudah merdeka dan masyarakat di sini masih makan singkong. Ini harus benar-benar
membuat pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sungguh-sungguh membantu saudara-saudara kita di perbatasan ini,†kata Syaparudin.
Anggota Komisi I, Saifuddin DJ meminta pemerintah daerah dan pusat serius memperhatikan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
“Jangan hanya janji-janji. Mereka sudah bosan. Mereka perlu bukti. Kalau tidak bahaya negara ini nanti, karena secara ekonomi akhirnya saudara-saudara kita itu bergantung dengan negara tetangga,†kata Saifuddin.
Sedangkan anggota Komisi I, Rakhmat Majid Gani mendesak para pejabat daerah dan pusat untuk melihat langsung kondisi masyarakat perbatasan dan mencari jalan keluar bagi mereka.
“Mulailah bantu mereka dengan hal-hal kecil yang mudah dilakukan. Bangunkan dermaga di setiap desa, sehingga mereka tak sulit naik turun dari sungai. Juga bantu pengembangan potensi yang ada di sekitar mereka. Kebun singkong, misalnya, bisa dibantu dikembangkan itu,†kata Rakhmat Majid Gani. (Humas DPRD Kaltim/adv/m imron rosyadi/bersambung)
