Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nunukan, Tommy Harun di Nunukan, Jumat menyatakan, sepanjang DPRD Nunukan belum mengesahkan APBD-P 2014 maka pemda tidak dapat menjalankan program kerjanya karena berkaitan dengan anggaran.
Namun dia mengatakan, tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri rumah tangga DPRD setempat tetapi seyogyanya kisruh yang melanda Partai Demokrat yang berhak mengajukan calon ketua secepatnya terselesaikan.
Tommy Harun juga mengharapkan pelantikan pimpinan DPRD Nunukan secepatnya dilaksanakan sehubungan dengan kepentingan masyarakat berkaitan dengan anggaran perubahan (2014) yang belum disahkan.
"Saya tidak bisa mencampuri wilayahnya DPRD (Nunukan) tetapi sebaiknya pelantikan pimpinannya cepat dilaksanakan supaya pengesahan APBD-P (2014) dapat disahkan lebih cepat," harap Sekda Nunukan ini kepada wartawan.
Ia mengungkapkan, sekitar Rp40 miliar utang Pemkab Nunukan yang tidak dapat dibayarkan sebagai dampak daripada belum dibentuknya alat kelengkapan DPRD setempat sampai sekarang.
"Utang puluhan miliar tersebut dianggarkan melalui APBD-P 2014 sementara belum dapat disahkan sebelum tiga pimpinan didefinitifkan dan alat kelengakapan dibentuk," ujar dia.(*)
Pewarta: M.Rusman: Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
