Samarinda (ANTARA) - Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan kajian pembangunan gender partisipasi perempuan di bidang politik dan jabatan publik tahun 2020.
Kajian dilakukan melalui wawancara kepada pejabat publik perempuan di lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim guna menghimpun data dukung pada komposit Indek Pemberdayaan Gender (IDG).
"Sasaran kita yakni perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi dan teknis di lingkungan Pemprov Kaltim," kata Kepala DKP3A Kaltim Halda Arsyad di Samaeinda, Minggu.
Didampingi Kepala Bidang Kesetaraan Gender Dwi Hartini, Halda mengatakan peningkatan IDG sangat penting. Untuk memberikan gambaran pembangunan sumber daya manusia berkualitas yang dapat berperan aktif dalam berbagai bidang pembangunan.
Untuk itu, menurut Halda, suksesnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan IDG sangat bergantung pada pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang politik yang didukung pemangku kebijakan di semua sektor/lembaga pemerintahan.
“PUG bidang politik dan jabatan publik memiliki cakupan yang sangat luas. Diperlukan kajian sebagai rujukan pengambilan keputusan dan kebijakan berkaitan IPG dan IDG,” ujarnya.
Ke depan kajian ini, lanjut Halda untuk mengetahui data pilah perempuan dalam legislatif, eksekutif dan yudikatif di Kaltim dan menghimpun variabel keterwakilan perempuan di parlemen serta profesional manajerial.
Wawancara pejabat publik perempuan lingkup Pemprov Kaltim secara virtual dilakukan dengan menyampaikan ide, pendapat serta informasi terkait kiat-kiat sukses menjadi pejabat publik perempuan.
