"Jemput Bola" Layani Pembuatan Kartu Kuning

Penajam (ANTARA) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, melakukan upaya "jemput bola" dengan menerjunkan petugas mendatangi warga di setiap desa dan kelurahan untuk melayani pembuatan kartu kuning bagi para pencari kerja.

"Strategi 'jemput bola' pembuatan kartu kuning dimulai pada bulan ini (Maret 2020) untuk memudahkan masyarakat pencari kerja," kata Kepala Disnakertrans Kabupaten Penajam Paser Utara, Suhardi ketika ditemui di Penajam, Kamis.

Program "jemput bola" pembuatan kartu kuning untuk pencaker (para pencari kerja) tersebut menurut dia, tidak terbatas dan instansinya berkoordinasi dengan pemerintahan desa serta kelurahan.

Disnakertrans Kabupaten Penajam Paser Utara lanjut Suhardi, sudah menyusun jadwal dan mempersiapkan perangkatnya untuk melakukan upaya "jemput bola" pembuatan kartu kuning bagi pencaker.

"Kami akan sebar dua tim masing-masing beranggotakan lima orang mendatangi warga di setiap desa dan kelurahan melayani pembuatan kartu kuning bagi pencaker," ujarnya.

Sementara itu, pembuatan kartu kuning untuk para pencaker di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun ini (2020) mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Hingga awal Maret 2020 jelas Suhardi, Disnakertrans Kabupaten Penajam Paser Utara telah menerbitkan lebih kurang 221 kartu kuning untuk para pencari kerja.

"Dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama pembuatan kartu kuning pada 2020 meningkat mencapai hingga dua kali lipat," ucapnya.

"Diprediksi pembuatan kartu kuning itu terus meningkat hingga Juni 2020, dan mayoritas pembuat kartu kuning didominasi lulusan SMA/SMK sederajat," kata Suhardi.

Meningkatnya pembuatan kartu kuning untuk penceker di Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut disinyalir seiring rencana pembangunan konstruksi kilang RDMP (refinery development master plant) PT Pertamaina (Persero) di Kota Balikpapan.

"Ada rencana pembangunan konstruksi kilang RDMP Pertamina di Balikpapan dan sudah disosialisasikan, diperkirakan dimulai Juni 2020 dan membutuhkan ribuan tenaga kerja," ungkap Suhardi.