Pertemuan Forum SKPD Diwarnai Aspirasi Pribadi

Bontang (ANTARA News Kaltim) - Pertemuan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bontang, Selasa, di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Bontang, diwarnai penyampaian aspirasi pribadi para delegasi kecamatan.

"Sebaiknya para delegasi kecamatan sebagai pemegang mandat aspirasi masing-masing kecamatan tidak tergoda menyampaikan aspirasi pribadi di Forum SKPD, tetapi mempertahankan aspirasi yang telah diusulkan dan diusung di masing-masing kecamatan," kata Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dissosnaker), Irawan Priyantoro.

Irawan menyampaikan hal tersebut sesaat sebelum presentasi Dissosnaker menjawab berbagai usulan bidang sosial dan tenaga kerja. Sebelumnya, para delegasi kecamatan kadang "lupa" dengan upaya mempertahankan agenda rencana pembangunan yang telah diusulkan dan diusung dalam Forum SKPD, menjadi melebar dan tidak fokus.

Forum SKPD merupakan ajang musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat kota atau yang sekarang lebih dikenal dengan Forum SKPD. Forum SKPD ini sendiri merupakan rangkaian rembug warga, musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan.

Sementara itu Kepala Bappeda Zulkifli dalam sambutan pembukaan Forum SKPD Kota Bontang mengingatkan peserta akan visi Kota Bontang mewujudkan masyarakat yang berbudi pekerti luhur, maju, adil dan sejahtera.

Tak lupa peserta juga diingatkan akan enam prioritas program unggulan yakni listrik dan air, pendidikan dan kesehatan, 50 juta bantuan per RT, kesempatan kerja dan usaha, kelestarian lingkungan, komitmen bersama.

Dalam Forum SKPD terungkap usulan Kecamatan Bontang Utara ekonomi sebanyak 44 kegiatan, sosial budaya (sosbud) 42 kegiatan. Kecamatan Bontang Selatan, ekonomi 20 kegiatan, sosbud 79 kegiatan. Kecamatan Bontang Barat fisik 19 kegiatan, ekonomi 72 kegiatan, sosial 28 kegiatan.

Menurut analisis Zulkifli banyak kegiatan hasil musrenbang kecamatan, jika dicermati banyak kegiatan yang bisa dibiayai dari bantuan 50 juta per RT, sehingga tidak perlu dibawa masuk ke Forum SKPD.

"Harusnya sejak awal dipilah-pilah mana yang bisa masuk APBD kota, provinsi maupun pusat. Hendaknya kegiatan mengacu pada pencapaian indikator kinerja, karena ketika pencapaian kinerja rendah maka rapor pemerintah kota berarti merah," ujar Zulkifli yang berharap ke depan Forum SKPD semakin baik. (*)