Samarinda (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Timur bersiap menggelar rapat kerja daerah (rakerda) dengan melibatkan pihak terkait mulai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, guna membahas berbagai program ke depan.
"Rakerda digelar Rabu (27/3). Sementara dalam prarakerda kita bahas tentang persiapan berikut mengenai program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)," ujar Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim, Eli Kusnaeli di Samarinda, Selasa.
Dalam prarakerda sejumlah instansi terkait bersama-sama melakukan evaluasi tentang kegiatan yang sudah dilakukan pada 2018, kemudian menginventarisasi kendalanya, termasuk membuat strategi guna menyukseskan program-program tahun 2019.
Sejumlah materi yang akan dibahas dalam rakerda mendatang diantaranya bidang kependudukan, bidang keluarga, keluarga sejahtera, dan mengenai laju pertumbuhan penduduk.
Kemudian masalah tingginya angka kelahiran atau total fertility rate (TFR), angka prevalensi pemakaian kontrasepsi atau contraceptive prevalence rate/CPR), dan unmet need alias kebutuhan alat kontrasepsi yang tidak terpenuhi di kebupaten/kota.
Dia melanjutkan, pada pelaksanaan rakerda besok, pihaknya akan membangun komitmen dengan pemangku kepentingan, instansi, organisasi kemasyarakatan, dan tokoh agama untuk menyelaraskan barbagai kegiatan program KKBPK 2019 agar semua targetnya dapat dicapai.
Dalam pertemuan prarakerda ini, Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) Provinsi Kaltim, Halda Arsyad mengatakan bahwa pihaknya ingin mendengar masukan dari banyak pihak, termasuk ingin mengetahui kendala apa saja yang dihadapi selama ini oleh kabupaten/kota.
Dari hasil evaluasi tentu akan dapat diketahui keberhasilan dan kekurangan apa saja yang perlu diperbaiki, sehingga hal ini akan dapat ditemukan solusi atau strategi yang terarah demi menyukseskan program KKBPK yang tersebar di semua kabupaten/kota di Kaltim.
Sementara itu, Ketua Panita prarakerda, Harlan Lelana mengatakan bahwa sesuai dengan visi program KB di Kaltim yang untuk mewujudkan penduduk seimbang dan berkualitas, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pihaknya.
"Pertama kita memprogramkan penurunan angka kelahiran (TFR), menurunkan unmet need, meningkatkan pemakaian kontrasepsi modern, dan meningkatkan pengguna alat kontrasepsi jangka panjang," tutur Harlan.
