Balikpapan (Antaranews Kaltim) - Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Inspektur Jenderal Polisi Priyo Widyanto menegaskan bahwa Kepala Kepolisian Resor tidak perlu ragu-ragu untuk menangkap dan memproses mereka yang main hakim sendiri apa pun alasannya.
"Masyarakat main hakim sendiri itu tidak dibenarkan," tegas Kapolda Priyo di Balikpapan, Selasa.
Kapolda menegaskan hal tersebut berkenaan dengan kejadian persekusi dan penyanderaan, intimidasi hingga penggeledahan oleh massa terhadap 6 perempuan keluarga pasangan calon bupati di Kabupaten Penajam Paser Utara, Sabtu 23/6. Mereka dicurigai akan melakukan politik uang menjelang pemilihan bupati PPU Rabu 27/6.
"Kalau ada seperti itu, saya bilang jangan ragu-ragu Kapolres, tangkap! Mau berapa banyak 100 Tangkap. Masukan ke truk Brimob bawa ke Polres," kata Kapolda.
Kapolda kembali menegaskan bahwa polisi tak segan mengambil tindakan tegas kepada masyarakat yang ?mengganggu kondisi keamanan dan ketertiban, terlebih lagi pada saat tahapan menjelang pemilu seperti sekarang.
Ia juga menyebutkan bahwa kasus penyanderaan di Penajam sudah ditangani polisi dan terus ditindaklanjuti.
Polda juga sudah mengirimkan kekuatan personel untuk mendukung pengamanan pemilu kepala daerah di daerah-daerah yang memerlukan tambahan kekuatan pengamanan.
"Khusus di PPU kami tempatkan 2 SSK Brimob dan 1 SSK Sabhara," ungkap Kapolda.
SSK adalah satuan setingkat kompi, beranggotakan setidaknya 150 personel. Dengan jumlah ini, Kapolda yakin unsur-unsur yang ingin main hakim sendiri atau pengganggu ketertiban lainnya di PPU ataupun di daerah lain mengurungkan niatnya.
"Kalau ada seperti itu lagi, tangkap, bawa ke Polres atau ke Polda," kata Priyo.
Untuk Kalimantan Timur seluruhnya disiagakan 5.189 personel polisi mengamankan pelaksanaan pemungutan suara pada Rabu 27 Juni. Kekuatan personel itu berasal dari Polda sebanyak 1.415 personel dan dari Polres-Polres seluruhnya 3.774 personel. Kekuatan pengamanan juga ditambah oleh TNI.
"Kami juga tidak hanya mengawal saat hari coblosan, tapi sejak pendistribusian logistik pemilu hingga nanti proses perhitungan hingga selesai pemilu," demikian Kapolda.(*)
