Long Bagun (Antaranews Kaltim) - Kampung Tiong Bu`u di Kecamatan Long Apari, Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, selama 2017 menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) senilai Rp2,85 miliar, baik yang bersumber dari APBD maupun dana desa pemerintah pusat.
"Dana sebesar itu digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti pembangunan infrastruktur dasar dan sosial, pemberdayaan masyarakat, operasional kantor desa, dan untuk operasional lembaga desa," ujar Petinggi Kampung Tiong Bu`u Yohanes Bayo Kuai saat ditemui di kantor desanya, Jumat.
Ia menjelaskan bahwa pada 2017 kampung/desanya dipercaya mengelola dana desa senilai Rp858,97 juta dan ADK (Alokasi Dana Kampung) dari APBD sebesar Rp1,99 miliar.
Semua kegiatan pembangunan dilakukan secara swakelola sehingga uang yang berasal dari APBN maupun APBD Mahakam Ulu tetap berputar dan dirasakan langsung oleh masyarakat kampung.
Pembangunan infrastruktur yang telah dituntaskan, antara lain rehabilitasi rumah bagi warga tidak mampu di RT 2 dan RT 3 senilai 117,19 juta, pekerjaan parit induk bagian belakang di RT 1 dan 2 senilai Rp191,16 juta, parit induk bagian depan di RT 2 senilai Rp180,62 juta.
Kemudian untuk drainase lingkungan sebesar Rp50,4 juta, pembangunan jembatan di Sungai Okang senilai Rp192,37 juta, pembangunan pos kamling di RT 1, 2 dan 3 sekitar Rp63,4 juta, pembangunan turap ulin tangga RT 1 Rp45 juta, serta turap ulin tangga RT 2 Rp59,7 juta.
Untuk pembangunan tangga tepian di RT 2 senilai Rp86 juta, tangga tepian RT 3 Rp63 juta, semenisasi halaman lamin Rp112 juta, semenisasi Gang Sengalang Rp39,8 juta, semenisasi Gang Tangga Rp31,13 juta, dan untuk drainase lingkungan di RT 1 senilai Rp50,4 juta.
"Sedangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat antara lain bimbingan teknis peningkatan kapasitas masyarakat senilai Rp45 juta, pendidikan, pelatihan, sosialisasi bagi perangkat kampung senilai Rp50 juta," jelasnya.
Selain itu, pembinaan lembaga kemasyarakatan seperti bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) senilai Rp22,6 juta, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban terealisasi Rp35,8 juta, dan pembinan pengurus PKK Rp30 juta,
"Sedangkan kegiatan yang bersifat operasional yang terealisasi antara lain untuk operasional kantor desa Rp115 juta, operasional Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Rp25 juta, dan untuk operasional RT terealisasi Rp9,4 juta," kata Yohanes. (*)
