Husry: HKTI Kaltim Membutuhkan Pemimpin Dekat Kekuasaan

Samarinda (ANTARA Kaltim) -  Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi Kalimantan Timur membutuhkan sosok pemimpin organisasi yang dekat dengan kekuasaan atau pemerintah agar bisa mengakomodasi kepentingan para petani, kata Ketua HKTI Kaltim Ahmad Husry.

Menurut Ahmad Husry saat ditemui wartawan di Samarinda, Jumat, seberapapun besar upaya yang dilakukan lembaga atau paguyupan yang memayungi para petani, bakal sulit mencapai target yang diinginkan apabila pemerintah tidak memberikan dukungan maksimal.

"Selama ini peran HKTI hanya sebatas sebagai pendamping para petani jika ada persoalan dengan berbagai pihak, belum mengarah pada tujuan utamanya menyejahterakan kaum petani," jelasnya.

Ia mengemukakan hal itu terkait rencana Musyawarah Provinsi HKTI Kaltim di Samarinda pada 14-15 Desember 2017, dengan agenda utama pemilihan ketua baru periode 2017-2022.

Husry mencontohkan salah satu bukti belum berpihaknya pemerintah kepada para petani, yakni semakin menyusutnya jumlah masyarakat yang berprofesi sebagai petani.

"Kalau kondisi seperti ini berlangsung terus menerus, kapan daerah kita ini bisa berswasembada pangan. Padahal, dalam berbagai slogan kampanye sering didengungkan akan kemandirian pangan," ujarnya.

Mantan Ketua Harian KONI Kaltim ini menambahkan, setelah dua periode memimpin HKTI Kaltim, meskipun satu periode awal hanya sebagai pelaksana tugas karena Ketua HKTI Syaukani Hasan Rais tersandung persoalan hukum, dirinya tidak akan mencalonkan lagi pada musprov.

"Biarlah generasi baru yang memimpin. Saya berharap pemimpin HKTI yang baru bisa amanah memikul tangggung jawab besar memajukan dan menyejahterakan masyarakat kecil, khususnya petani," imbuhnya.

Dari sejumlah kandidat yang muncul, Ahmad Husri berharap mantan Bupati Berau Makmur HAPK bisa melanjutkan perjuanganya membela para petani dengan memimpin HKTI Kaltim.

"Beliau pernah menjabat sebagai bupati, tentu komunikasinya dengan pemegang kebijakan juga akan mudah. Setidaknya bisa memengaruhi kebijakan pemerintah agar memihak kepentingan para petani," tambahnya. (*)