Samarinda (ANTARA Kaltim) - Lembaga Kajian Olahraga Prestasi (Lekop) Kalimantan Timur mendukung penambahan anggaran untuk KONI setempat dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaksanaan program persiapan atlet menuju PON 2016 di Jawa Barat.
Ketua Penasehat Lekop Kaltim Ahmad Husry di Samarinda, Rabu, mengatakan dengan target lima besar yang diusung oleh KONI Kaltim pada PON 2016, maka perlu adanya dukungan dana yang cukup dari Pemerintah Provinsi, setidaknya untuk memenuhi kebutuhan atlet selama persiapan menuju PON.
Sayangnya, kata Husry, dari Rp144 miliar dana yang diusulkan KONI kepada Pemprov Kaltim melalui APBD 2015 hanya disetujui Rp25 miliar.
"Kalau diprosentasekan tidak sampai 50 persen dari pengajuan anggaran yang diminta oleh KONI, tentunya akan menjadi tugas berat bagi KONI dalam melaksanakan program-program" katanya.
Dengan kondisi Husry menyarakan kepada KONI untuk menjalin komunikasi lebih intensif dengan Pemprov Kaltim, supaya kebutuhan dana yang diperlukan bisa ada solusi.
"Minimal ada pemecahannya di APBD perubahan tahun depan, ataupun mungkin dicarikan solusi lainnya oleh pemerintah," kata Husry.
Dia menilai minimnya dana yang diterima KONI, 2015 mendatang disebabkan kurang harmonisnya komunikasi antara pengurus KONI dan Gubernur Kaltim.
"Menurut kami pengajuan anggaran itu perlu dijelaskan secara rinci, Rp144 miliar itu untuk apa saja. Berapa kebutuhan atlet agar bisa meraih emas, sehingga Gubernur mengerti," katanya.
Bila perlu, kata Husry, pengurus KONI Kaltim mengajukan usulan anggaran yang realistis dengan mengutamakan kebutuhan atlet.
"Ajukan anggaran yang realistis, Bahwa anggaran ini benar-benar untuk atlet dan pelatih. Bukan untuk pengurus," ujarnya.
Lekop sendiri sejatinya telah menyusun kajian kebutuhan dana untuk bidang olahraga dengan target lima besar di PON Jabar nanti. Berdasarkan kajian itu untuk mendapatkan satu medali emas diperlukan pendanaan sekitar R4,9 miliar.
Sementara untuk duduk di posisi lima besar, Lekop menghitung Kaltim paling sedikit harus meraih 42 medali emas.
"Dana tersebut bisa digulirkan selama empat tahun, mulai dari persiapan, pra PON, dan PON sendiri. Dan itu baru hitungan untuk atlet dan pelatih sendiri, belum termasuk operasional pengurus," kata Husry.
Husry berharap pengurus KONI saat ini lebih jeli dalam mengelola dana pembinaan dari pemerintah.
"Kalau bantuan yang diberikan tetap minim. KONI harus berani mengubah strategi pembinaan, misalnya yang dibina hanya yang berpotensi meraih emas saja. Jadi bukan membina pemula lagi. Tapi kuncinya komunikasi yang harmonis dengan Pemprov," kata Husry. (*)
