Samarinda, (ANTARA Kaltim) - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) menyarankan pelatihan kepala desa tidak dilaksanakan di Jakarta, supaya uang penyelenggaraannya tetap berputar di daerah.
"Saat ini masih banyak kades atau perangkat desa yang belum paham mengenai teknik mengelola BUMDes atau BUMDes Bersama sehingga bisa ikut pelatihan, tetapi pelaksanaannya lebik di daerah," ujar Plt Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemdes PDTT, Taufik di Samarinda, Rabu.
Badan usaha milik desa (BUMDes) atau BUMDes bersama merupakan lembaga ekonomi skala desa atau satu kawasan dalam 1-2 kecamatan yang memiliki peran penting dalam penumbuhan dan percepatan ekonomi.
Namun, masih banyak desa yang belum memiliki BUMDes, bahkan yang sudah ada pun belum berjalan maksimal, sehingga kades dan pihak terkait yang dipercaya menangani BUMDes harus mendapat pelatihan kapasitas diri agar lembaga ekonomi formal desa ini bisa maju dan mandiri.
Untuk melakukan pelatihan tersebut, ia minta para kades tidak menggelarnya di Jakarta atau di luar daerah, tapi harus melakukan pelatihan di daerahnya sendiri sehingga dana desa (DD) dari pusat tetap berputar di daerah.
"Sebagian kecil DD bisa digunakan untuk pelatihan penguatan kapasitas diri, sepanjang pelatihan tersebut terkait dengan pengembangan ekonomi lokal desa atau untuk pemanfaatan DD agar tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan ekonomi," ujarnya.
Hal itu dikatakan Taufik sebelum menjadi pembicara dalam acara Fasilitasi Kebijakan Dana Desa di aula Kantor Pusat Bank Kaltim, Samarinda, yang dihadiri sekitar 840 desa se-Kaltim dan para Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) se-Kaltim.
Misalnya, saat ini di Kaltim telah ada Lembaga Sertifikasi Profesi dan Pembangunan Perdesaan Indonesia (LSP3I) yang berkedudukan di Samarinda.
Lembaga ini memberikan beberapa pelatihan antara lain sistem perencanaan desa, sistem keuangan dan aset desa, peningkatan dan pembangunan BUMDes, pelatihan kades, pembekalan bagi calon kades, bahkan pembekalan bagi calon anggota DPRD melalui strategi tertentu.
"Melalui LSP3I ini, maka kades cukup melakukan pelatihan di daerah sehingga biayanya jauh lebih murah. Kalau soal pemateri dari pusat, kami siap memfasilitasi. Jadi kalau para kades di Kutai Timur ingin pelatihan, cukuplah digelar di Kutai Timur supaya uang dari DD tidak ke mana-mana," ujarnya.
Sementara Direktur LSP3I Dr Aji Sofyan Effendi saat menjadi pembicara dalam acara itu mengatakan, pihaknya bukan saja melakukan pelatihan terkait peningkatan kapasitas SDM, tapi juga telah mendapat izin menerbitkan sertifikasi bagi tenaga tertentu, diantaranya bagi tenaga pendamping desa.
Selain pelatihan dan penerbitan sertifikasi, lanjut Aji Sofyan, LSP3I juga memiliki tenaga andal dalam melakukan survei atau penelitian, termasuk kajian pembangunan desa di Indonesia.
"Dalam salah satu kajian saya, BUMDes seharusnya menjadi lokomotif dalam mengangkat ekonomi perdesaan agar desa bisa mandiri. Sayangnya, hanya sebagian desa yang punya BUMDes. BUMDes yang ada pun maju mundur, jadi pengelolanya memang harus mendapat pelatihan," ujar pakar ekonomi dari Universitas Mulawarman ini. *
