Samarinda, (ANTARA Kaltim) - Kementerian Desa PembangunanDaerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) menyarankan pelatihan kepala desatidak dilaksanakan di Jakarta, supaya uang penyelenggaraannya tetap berputar didaerah.
"Saat ini masih banyak kades atau perangkat desa yangbelum paham mengenai teknik mengelola BUMDes atau BUMDes Bersama sehingga bisaikut pelatihan, tetapi pelaksanaannya lebik di daerah," ujar Plt DirjenPembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemdes PDTT, Taufik di Samarinda,Rabu.
Badan usaha milik desa (BUMDes) atau BUMDes bersamamerupakan lembaga ekonomi skala desa atau satu kawasan dalam 1-2 kecamatan yangmemiliki peran penting dalam penumbuhan dan percepatan ekonomi.
Namun, masih banyak desa yang belum memiliki BUMDes, bahkanyang sudah ada pun belum berjalan maksimal, sehingga kades dan pihak terkaityang dipercaya menangani BUMDes harus mendapat pelatihan kapasitas diri agarlembaga ekonomi formal desa ini bisa maju dan mandiri.
Untuk melakukan pelatihan tersebut, ia minta para kadestidak menggelarnya di Jakarta atau di luar daerah, tapi harus melakukanpelatihan di daerahnya sendiri sehingga dana desa (DD) dari pusat tetapberputar di daerah.
"Sebagian kecil DD bisa digunakan untuk pelatihanpenguatan kapasitas diri, sepanjang pelatihan tersebut terkait denganpengembangan ekonomi lokal desa atau untuk pemanfaatan DD agar tepat sasarandan berdampak pada peningkatan ekonomi," ujarnya.
Hal itu dikatakan Taufik sebelum menjadi pembicara dalamacara Fasilitasi Kebijakan Dana Desa di aula Kantor Pusat Bank Kaltim,Samarinda, yang dihadiri sekitar 840 desa se-Kaltim dan para Kepala BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) se-Kaltim.
Misalnya, saat ini di Kaltim telah ada Lembaga SertifikasiProfesi dan Pembangunan Perdesaan Indonesia (LSP3I) yang berkedudukan diSamarinda.
Lembaga ini memberikan beberapa pelatihan antara lain sistemperencanaan desa, sistem keuangan dan aset desa, peningkatan dan pembangunanBUMDes, pelatihan kades, pembekalan bagi calon kades, bahkan pembekalan bagicalon anggota DPRD melalui strategi tertentu.
"Melalui LSP3I ini, maka kades cukup melakukanpelatihan di daerah sehingga biayanya jauh lebih murah. Kalau soal pemateridari pusat, kami siap memfasilitasi. Jadi kalau para kades di Kutai Timur inginpelatihan, cukuplah digelar di Kutai Timur supaya uang dari DD tidak kemana-mana," ujarnya.
Sementara Direktur LSP3I Dr Aji Sofyan Effendi saat menjadipembicara dalam acara itu mengatakan, pihaknya bukan saja melakukan pelatihanterkait peningkatan kapasitas SDM, tapi juga telah mendapat izin menerbitkansertifikasi bagi tenaga tertentu, diantaranya bagi tenaga pendamping desa.
Selain pelatihan dan penerbitan sertifikasi, lanjut AjiSofyan, LSP3I juga memiliki tenaga andal dalam melakukan survei ataupenelitian, termasuk kajian pembangunan desa di Indonesia.
"Dalam salah satu kajian saya, BUMDes seharusnyamenjadi lokomotif dalam mengangkat ekonomi perdesaan agar desa bisa mandiri.Sayangnya, hanya sebagian desa yang punya BUMDes. BUMDes yang ada pun majumundur, jadi pengelolanya memang harus mendapat pelatihan," ujar pakarekonomi dari Universitas Mulawarman ini. *
