Kutai Barat Serap Dana Desa Rp57,95 Miliar

Barong Tongkok, Kutai Barat, (ANTARA Kaltim) -  Sebagian besar desa di Kabupaten Kutai Barat telah menyerap dan memanfaatkan dana desa dari APBN 2016 sebesar Rp57,95 miliar atau 60 persen dari total Rp117,719 miliar yang diterima daerah itu.

"Dana desa senilai Rp57,95 miliar itu sebagian besar telah diserap oleh desa. Dari 190 desa yang tersebar di 16 kecamatan, sebanyak 156 desa sudah memanfaatkan anggaran," ujar Pendamping Desa Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Kabupaten Kutai Barat, Zam Zam Mubarak, di Barong Tongkok, Kutai Barat, Kamis.

Sedangkan 34 desa lainnya belum bisa mencairkan dana desa tahap pertama karena terkendala dua hal, yakni belum melaporkan pertanggungjawaban pemanfaatan dana desa tahun 2015 dan belum menerima surat perintah pencairan dari Pemkab Kutai Barat melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Menurut Mubarak, rata-rata desa di Kutai Barat memperoleh dana sekitar Rp600 juta pada tahun ini, rinciannya Rp6,86 miliar untuk 11 desa di Kecamatan Long Iram, Rp2,49 miliar untuk empat desa di Kecamatan Melak, dan Rp11,62 miliar untuk 19 desa di Kecamatan Barong Tongkok.

Selanjutnya sebesar Rp10,41 miliar untuk 17 desa di Kecamatan Damai, Rp4,93 miliar untuk delapan desa di Kecamatan Muara Lawa, Rp7,46 miliar untuk 12 desa di Kecamatan Muara Pahu, senilai Rp7,52 miliar untuk 12 desa di Kecamatan Jempang.

Kemudian sebesar Rp9,86 miliar untuk 16 desa di Kecamatan Bongan, Rp3,7 miliar untuk enam desa di Kecamatan Penyinggahan, Rp5,52 miliar untuk sembilan desa di Kecamatan Bentian Besar, Rp6,94 miliar untuk 11 desa di Kecamatan Linggang Bigung.

Berikutnya, dana desa senilai Rp6,34 miliar untuk 10 desa di Kecamatan Nyuatan, Rp9,85 miliar untuk 16 desa di Kecamatan Siluq Ngurai, Rp10 miliar untuk 16 desa di Kecamatan Mook Manor Bulatn, Rp9,25 miliar untuk 15 desa di Kecamatan Tering, dan Rp4,88 miliar untuk delapan desa di Kecamatan Sekolaq Darat.

"Jadi, 60 persen dana desa tahap pertama yang telah terserap itu digunakan untuk pembangunan berbagai kebutuhan sesuai hasil musyawarah bersama warga, tetapi kebanyakan digunakan untuk infrastruktur jalan sebagai akses ke lokasi pertanian dan akses antardesa," kata Zam Zam. (*)