Balikpapan (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, melibatkan instansi dan lembaga terkait untuk mengawasi secara ketat seluruh jalur penerimaan peserta didik baru agar tidak terjadi kecurangan.
"Kami juga melibatkan Ombudsman Provinsi Kaltim dalam pengawasan ini," tegas Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi di Balikpapan, Rabu.
Penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun pelajaran 2016 menggunakan jalur reguler atau umum, jalur bina lingkungan, jalur siswa berprestasi, dan pindahan dari luar kota.
Selain itu, jalur khusus yang diberikan Pemkot Balikpapan untuk anak-anak guru dan dosen juga masuk pengawasan.
Pada jalur khusus ini, ada jatah sebesar 2 persen dari kuota di setiap sekolah yang diperuntukkan bagi putra-putri para guru tersebut
"Jangan sampai semua jalur itu, terutama jalur-jalur khusus seperti BL (bina lingkungan) disalahgunakan," lanjut Rizal Effendi.
Menurut Wali Kota, ada ancaman sanksi bagi oknum pengelola pendidikan yang menyalahgunakan jalur-jalur tersebut.
Seperti PPDB 2015 dan tahun sebelumnya, selalu ada isu siswa yang bisa masuk ke sekolah tertentu sebab menjadi titipan dari pejabat tertentu.
Pejabat pemkot itu menggunakan pengaruhnya agar sekolah menerima siswa yang dititipkan dengan berbagai alasan.
"Kami berkomitmen menjaga PPDB ini tanpa titipan sehingga adil bagi semua calon siswa," tambah Rizal Effendi.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Muhaimin mengatakan bahwa jatah 2 persen dari kuota sekolah bagi anak guru termuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Menurut Muhaimin, pada Pasal 19 UU tersebut disebutkan bahwa guru dan keluarganya dapat difasilitasi dalam hal pendidikan, sehingga Pemkot Balikpapan memberikan jatah 2 persen tersebut.
"Jumlah 2 persen itu tidak banyak. Kita lihat di SMAN 1 misalnya, yang kuotanya 400 siswa, 2 persen di SMAN 1 berarti hanya delapan orang," katanya.
Ia menambahkan pemberian jatah itu juga untuk apresiasi bagi guru yang selama ini sudah mendidik dan mencerdaskan anak-anak Balikpapan, sehingga jangan sampai anaknya sendiri tidak terjamin pendidikannya.
"Agar mereka juga bisa fokus mengajar, tidak bingung mencari sekolah untuk anak sendiri. Kapan lagi kita memberikan apresiasi dan penghargaan," tegas Muhaimin. (*)
