Samarinda (ANTARA Kaltim) - Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur siap menggelar Sensus Ekonomi 2016 di dua provinsi, yakni Kaltim dan Kalimantan Utara, untuk mengetahui perkembangan ekonomi hasil sensus 10 tahun lalu, sekaligus sebagai pemetaan pembangunan.
"Berbagai jenis usaha ekonomi yang akan disensus pada Mei 2016, antara lain usaha mikro kecil, pabrik, hotel, restoran, bank, pertambangan, usaha online, hingga sekolah, rumah sakit, ormas, dan lainnya," kata Kepala BPS Provinsi Kaltim Aden Gultom di Samarinda, Rabu.
Secara keseluruhan, lanjut dia, terdapat 19 sektor besar yang akan didata dalam Sensus Ekonomi 2016, yakni pertambangan dan energi, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air dan sejenisnya.
Kemudian, sektor konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil/sepeda motor, penyediaan akomodasi dan makan/minum, informasi dan komunikasi, aktivitas keuangan dan asuransi, real estate, aktivitas profesional ilmiah dan teknis.
Selain itu, sektor penyewaan dan sewa guna usaha, pendidikan, aktivitas kesehatan manusia dan sosial, kesenian, hiburan, dan rekreasi, rumah tangga dengan pekerja domestik, dan aktivitas badan internasional.
Aden Gulton menjelaskan tahapan Sensus Ekonomi 2016 sudah dipersiapkan sejak 2014 yang dimulai dari perencanaan, kemudian pada 2015 tahap persiapan, dan 2016 digelar sensus lengkap. Selanjutnya, pada 2017 dilanjutkan sensus sampel dan pada 2018 akan dilakukan analisis dari hasil sensus.
"Tahapan utama dalam sensus adalah pencacahan lengkap pada 1-31 Mei 2016. Pengolahan data hasil sementara pada Agustus, analisis dan diseminasi pada 2017, dan pada 2018 dilanjutkan dengan analisis hasil pencacahan secara lengkap," kata Gultom.
Sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh petugas sensus, antara lain mengenai status badan usaha, jumlah tenaga kerja, jaringan perusahaan, pendapatan, pengeluaran, permodalan, kendala dan prospek usaha.
"Sensus ekonomi akan kami lakukan di seluruh wilayah Kaltim dan Kaltara, baik di perkotaan maupun perdesaan, sehingga provinsi maupun secara nasional memiliki gambaran lengkap mengenai kegiatan dan jenis usaha ekonomi masyarakat, sehingga bisa digunakan sebagai bahan untuk perencanaan pengembangan kawasan dan pembangunan," kata Gultom. (*)
