Bontang (ANTARA Kaltim) - Komisi II DPRD Kota Bontang memfasilitasi pertemuan Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian dengan pihak pengelola SPBN Tanjung Limau untuk penyaluran BBM kepada nelayan, menyusul penambahan kuota dari Pertamina sebanyak 180 kiloliter per bulan.
Anggota Komisi II DPRD Bontang Arif usai pertemuan, Rabu, mengatakan rapat bertujuan menyamakan persepsi antara DPKP dan pihak SPBN agar pasokan BBM terjual sesuai target.
"Kita hanya rapat koordinasi untuk sama-sama menarik kesimpulan dalam melayani para nelayan yang akan memasok BBM di SPBN Tanjung Limau," kata Arif.
Ia menjelaskan kouta BBM saat ini sudah ditambah oleh Pertamina sebanyak 180 kiloliter, setelah adanya permintaan nelayan yang difasilitasi pemerintah daerah.
"Makanya kita adakan pertemuan, karena kekhawatiran kuota BBM bersubsidi untuk kalangan nelayan itu tidak tersalurkan. Untuk itu, kita minta DPKP memberikan ruang agar distribusi BBM ke SPBN Tanjung Limau berjalan sesuai rencana," jelasnya.
Menurut Arif, jatah para nelayan seharusnya dapat didata, sehingga pengawasannya lebih mudah.
Selain itu, masih banyak nelayan yang membeli BBM di luar SPBN, sehingga dikhawatirkan pasokan BBM dari Pertamina tidak akan tersalurkan dengan maksimal.
"Kita minta DPKP untuk memberikan pengawasan pasokan BBM, karena jika tidak diawasi secara ketat dikhawatirkan kouta BBM itu tidak akan tersalurkan secara merata ke nelayan," tambahnya.
Direktur SPBN Tanjung Limau, Asikin, meminta kepada pemkot untuk membantu pembangunan SPBN pembantu, karena nelayan sering mengeluhkan jauhnya jarak antara SPBN Tanjung Limau dengan Tanjung Laut, Berbas, Bontang Selatan.
"Seharusnya ada penampungan di atas laut atau semacam SPBN mini di Bontang Selatan untuk melayani pasokan BBM para nelayan di sana, sehingga jatah dari pertamina sebanyak 180 kiloliter itu terserap," tambahnya. (Adv/*)
