Penuntasan PNPM Kaltim Ditargetkan Pertengahan Oktober

Samarinda (ANTARA Kaltim) - Kegiatan penuntasan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Provinsi Kalimantan Timur yang menggunakan dana Rp135,64 miliar pada 2014, ditargetkan tuntas pada pertengahan Oktober 2015.

"Semua masalah yang terkait dengan PNPM, baik mengenai pekerjaan fisik, penyerahan aset ke desa, dan lainnya, harus tuntas pertengahan Oktober ini supaya kami bisa melaporkan ke pusat," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kaltim Moh Jauhar Efendi di Samarinda, Kamis.

Jauhar menyampaikan hal itu saat memimpin rapat bersama satuan kerja, perwakilan BPMPD di semua kabupaten, dan instansi terkait di masing-masing kabupaten. Rapat digelar di aula BPMPD Kaltim.

Menurut ia, sejumlah hal yang harus dituntaskan adalah mengenai serah terima aset yang sebelumnya milik PNPM-MPd, segera diserahkan kepada pemerintah desa agar desa memiliki kewenangan penuh dalam memanfaatkan aset tersebut untuk kepentingan masyarakat.

Kemudian, pekerjaan fisik yang dananya dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari tahun anggaran 2013 dan 2014 yang hingga kini belum tuntas, maka segera diselesaikan karena semua dananya sudah lama dicairkan.

"Apabila pekerjaannya dinilai sudah tuntas, namun kami belum menerima laporan dalam bentuk musyawarah desa dan serah terima yang ditandatangani oleh camat, maka bagi kami pekerjaan itu belum selesai. Makanya, ketika melapor ke provinsi tentang pembangunan yang sudah tuntas, harus disertai dengan tanda tangan camat," katanya.

Sementara itu, Kabid Ketahanan dan Sosial Budaya BPMPD Kaltim Musa Ibrahim mengatakan BPMPD di masing-masing kabupaten harus proaktif mendorong semua pihak mempercepat penuntasan PNPM, karena masa kerja pendamping desa akan berakhir pada November 2015.

Apabila hingga pertengahan Oktober semua pelaporan belum juga tuntas, maka akan merepotkan pegawai di BPMD kabupaten, karena mereka harus bekerja menuntaskan program tanpa bantuan pendamping desa.

Sedangkan sejumlah aset milik PNPM-MPd yang harus diserahkan kepada desa jumlahnya mencapai ribuan unit, baik berupa jalan antardesa, jalan pertanian, jembatan, gedung PAUD, gedung Puskesman, Polindes, gedung sekolah, jaringan air bersih, listrik, dan lainnya.    (*)