Pemprov Kaltim Tingkatkan Ekonomi Desa Melalui Diklat

Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat desa dengan berbagai cara, di antaranya melalui pendidikan dan pelatihan mengelola bahan mentah menjadi bahan jadi.

"Banyak yang sudah kami lakukan kepada masyarakat desa agar perekonomiannya lebih meningkat dan memiliki ketahanan, seperti pelatihan kepada UMKM di desa dan pelatihan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)," kata Kabid Ekonomi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kaltim Dyayadi di Samarinda, Jumat.

Di antara pelatihan yang dilakukan itu adalah diklat peningkatan kapasitas kepada pengurus BUMDes, kemudian pelatihan untuk masyarakat terhadap pengelolaan bahan mentah menjadi bahan jadi siap konsumsi, seperti membuat jus dari buah dan mengemasnya agar laku di pasaran.

Setiap pelatihan tersebut berdasarkan pada kearifan lokal, yakni disesuaikan dengan potensi di desa masing-masing. Apabila di suatu desa memiliki produksi buah naga tetapi harganya jatuh karena buah terlalu banyak, maka dilakukan pelatihan membuat jus buah naga sekaligus pengemasannya.

Menurutnya, masyarakat harus diberdayakan, karena pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada masyarakat miskin, agar mereka mampu dan berani mengeluarkan pendapat atau gagasannya di berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi.

Dia mengatakan pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat, sehingga mereka lebih berani bertindak dan mengambil keputusan demi meningkatkan kapasitas diri.

Pikiran pihaknya terhadap peningkatan ekonomi desa adalah, mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, perilaku, kesadaran, dan memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijkan program dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah serta prioritas kebutuhan masyarakat.

Sedangkan isu strategis yang dihadapi pihaknya dalam pengembangan ekonomi perdesaan antara lain, masih rentannya kondisi perekonomian masyarakat, hal ini diindikasikan oleh masih banyaknya jumlah penduduk miskin di Kaltim pada 2014 yang mencapai 252.680 jiwa atau sebanyak 6,31 persen.

Hal lainnya adalah masih terbatasnya sumber daya, teknologi, informasi pasar, dan sumber pembiayaan untuk mendukung peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha ekonomi.

Kemudian masih belum optimalnya peran lembaga pemberdayaan masyarakat di perdesaan dalam proses pembangunan, masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses kebutuhan teknologi tepat guna.

"Hal lain yang menjadi perhatian kami adalah, masih belum optimalnya fungsi lembaga pemerintahan desa dan kinerja aparaturnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Padahal peran aparatur desa sangat penting dalam pengembangan ekonomi setempat," kata Dyayadi. (*)