Pemkab Biak Numfor Gali Informasi LPSE Kukar

Asisten II Pemkab Biak Nomfor, Mahasunu (kanan), memberikan Tifa alat musik khas Papua kepada Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkab Kukar Bahteramsyah (Hayru Abdi/ANTARA Kaltim)

Untuk terus memaksimalkan urusan pengadaan barang dan jasa, maka kami ke Kutai Kartanegara ini, karena menurut kami, penyelenggraannya cukup baik, sehingga tidak harus ke Pulau Jawa,"

Tenggarong (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua, menggali informasi pada Unit Layanan Pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Kutai Kartanegara,.

Rombongan Pemkab Biak Numfor yang dipimpin Asisten II Mahasunu itu, diterima Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkab Kutai Kartanegara Bahteramsyah di ruang eksekutif kantor bupati setempat, Kamis.

Pemkab Biak Numfor, kata Mahasunu, berkunjung ke Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mendapatkan pengetahuan dan berbagai informasi terkait penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

"Untuk terus memaksimalkan urusan pengadaan barang dan jasa, maka kami ke Kutai Kartanegara ini, karena menurut kami, penyelenggraannya cukup baik, sehingga tidak harus ke Pulau Jawa," ungkap Mahasunu.

Menurut ia, Pemkab Biak Numfor baru melaksanakan LPSE pada 2015, sehingga perlu mendapatkan informasi dari Kabupaten Kutai Kartanegara yang sudah lebih dahulu melaksanakannya.

Sementara itu, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkab Kutai Kartanegara, Bahteramsyah mengatakan ULP di daerahnya saat ini terbagi dua, yakni ULP 1 menangani pengadaan barang dan jasa berada di Bagian Perlengkapan Sekretariat Kabupaten.

Sedangkan ULP 2 yang menangani jasa konstruksi, jasa pengawasan dan perencanaan atau konsultasi berada di Dinas Bina Marga dan Sumber daya Air Kutai Kartanegara.

Pada tahun anggaran 2014, kata dia, ULP belum terbagi 2, sehingga dari 1.171 paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa, konstruksi, jasa konsultan dan jasa lainnya, dapat terealisasi sebanyak 885 paket.

Sedangkan mengenai LPSE, Pemkab Kutai Kartanegara telah menerima dua sertifikat standardisasi LPSE dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Di akhir pertemuan, Bahteramsyah mengatakan ULP dapat berjalan baik berkat dukungan satuan kerja perangkat daerah.

"ULP ini ibarat toko yang menjual produk atau bahan baku dari SKPD, jika SKPD aktif meyetor produk atau bahan baku pastinya ULP siap menjajakannya," ujar Bahteramsyah.

Pertemuan singkat dan santai tersebut diakhiri dengan saling menukar plakat untuk kenang-kenangan. (*)