Mahulu, Kaltim (ANTARA) - Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Angela Idang Belawan menyatakan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten Mahulu, Kalimantan Timur mengemban tugas mewujudkan sanitasi layak dan aman karena kebutuhan sanitasi sehat hak dasar masyarakat.
"Capaian akses sanitasi layak di Mahulu saat ini telah mencapai 91,2 persen, namun akses sanitasi aman masih nol persen, sehingga keberadaan Pokja PKP harus mampu mewujudkan sanitasi yang layak dan aman," ujarnya di Ujoh Bilang, Kabupaten Mahulu, Rabu.
Pokja PKP tersebut dengan ketua Sekretaris Daerah Kabupaten Mahulu Stephanus Madang dengan anggota terdiri atas lintas sektor, seperti kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, perwakilan masyarakat, dan dunia usaha.
Masih minim sanitasi aman tersebut, kata dia, menjadi tantangan sekaligus peluang memperkuat sinergi lintas sektor dan memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses sanitasi sehat dan berkelanjutan.
Ia menjelaskan upaya mewujudkan sanitasi aman bukan tugas satu dinas saja, namun tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan kolaborasi dalam satu aksi maka setiap keinginan dapat tercapai.
Isu pengelolaan sampah, katanya, juga menjadi perhatian utama. Kabupaten Mahulu hingga kini belum memiliki tempat pemrosesan akhir (TPA) yang memadai sehingga kolaborasi antara perangkat daerah menjadi penting dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah terpadu dan ramah lingkungan.
Ia menyatakan daerah paling hulu Sungai Mahakam ini tidak boleh lagi mengelola sampah dengan cara mengumpulkan dan membuang, namun sudah saatnya beralih ke pendekatan pengelolaan berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Saat Rapat Koordinasi Pokja PKP Kabupaten Mahulu di Ujoh Bilang, Senin (10/11), ia mengajak semua pihak terkait bersama-sama menjaga lingkungan dan membangun perilaku hidup sehat, agar daerah setempat menjadi kabupaten sehat, asri, dan maju.
"Isu lingkungan dan permukiman menjadi fokus penting dalam pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai kabupaten yang berada di wilayah hulu Sungai Mahakam, arah pembangunan Mahulu harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan sosial, ekonomi, dan pelestarian lingkungan," katanya.
Ia mengatakan Pokja PKP merupakan forum strategis yang menjembatani pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, khususnya terkait dengan isu perumahan, sanitasi, dan pengelolaan kawasan permukiman.
