Balikpapan (ANTARA) - Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sama-sama mencatat inflasi pada November 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Balikpapan sebesar 0,60 persen secara bulanan (month to month/mtm) dan PPU 0,14 persen (mtm).
Secara tahun kalender (year to date/ytd), inflasi Balikpapan mencapai 1,98 persen dan PPU 1,66 persen. Sementara secara tahunan (year on year/yoy), inflasi Balikpapan tercatat 2,31 persen dan PPU 2,45 persen, masih dalam rentang sasaran nasional 2,5 persen ±1 persen.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, menegaskan inflasi tetap terkendali, namun ada risiko pasokan pangan akibat curah hujan tinggi, potensi banjir, serta lonjakan permintaan pada periode Natal dan Tahun Baru.
"Di Balikpapan, inflasi terutama dipicu tarif angkutan udara, emas perhiasan, kacang panjang, sigaret kretek mesin, dan tomat. Sementara di PPU, inflasi didorong tomat, kacang panjang, buncis, sawi hijau, dan emas perhiasan," katanya di Balikpapan, Rabu.
Robi menyebutkan bahwa Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menyiapkan langkah pengendalian melalui pemantauan harga, sidak pasar, operasi pangan murah, dan kerja sama antar daerah untuk menjaga ketersediaan pasokan.
Selain itu, BI mencatat optimisme konsumen di Balikpapan meningkat. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada November 2025 mencapai 123,8, lebih tinggi dibanding Oktober 2025 yang sebesar 119,3. Nilai indeks di atas 100 menunjukkan konsumen berada pada level optimis terhadap kondisi ekonomi.
Optimisme tersebut katanya, tercermin dari daya beli masyarakat yang tetap kuat. Transaksi digital menggunakan QRIS di Balikpapan tumbuh signifikan 163,31 persen secara tahunan pada Oktober 2025, lebih tinggi dibanding pertumbuhan September 2025 sebesar 150,31 persen.
"Pertumbuhan transaksi QRIS juga terjadi di PPU, meski lebih rendah. Pada Oktober 2025, transaksi QRIS di PPU tumbuh 100,29 persen secara tahunan, setelah sebelumnya pada September 2025 tumbuh 160,34 persen," ujar Robi.
BI menilai tren digitalisasi pembayaran ini mendukung penguatan daya beli masyarakat, sekaligus menjadi indikator meningkatnya aktivitas ekonomi di daerah.
"Ke depan, BI bersama pemerintah daerah akan terus memperkuat program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk menjaga inflasi tetap dalam sasaran. Program ini mencakup gelar pangan murah, operasi pasar, serta pemanfaatan lahan pekarangan untuk komoditas hortikultura," tuturnya.
