Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, bersama Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) berkolaborasi mengelola hutan berkelanjutan yakni pembangunan ekonomi masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian ekologis.
"Komitmen kolaborasi ini pembangunan berkelanjutan ini kami buktikan dengan penandatanganan nota kesepakatan kerja sama yang kami lakukan Rabu (18/6) kemarin di Jakarta dan akan berlaku selama lima tahun ke depan," ujar Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh di Jakarta, Kamis.
Kerja sama ini dilakukan karena salah satu komitmen pemerintahannya yaitu merancang kebijakan yang terukur dan kontekstual, dengan tetap menjaga keharmonisan antara kelestarian ekologis, pemenuhan kebutuhan sosial dasar, serta penguatan fondasi ekonomi lokal.
Mahulu memiliki hutan hujan terluas di Kalimantan Timur (Kaltim), sehingga kemitraan strategis ini menjadi penegasan komitmen pihaknya untuk menjadikan pembangunan berkelanjutan sebagai pijakan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah.
Kerja sama ini terjalin, lanjut Boni, sapaan akrabnya, berangkat dari rekam jejak YKAN yang sejak tahun 2002 mendampingi masyarakat dan pemerintah daerah (pemda) yang tersebar di Kaltim dalam mengawal pembangunan hijau.
Sedangkan Kabupaten Mahulu menjadi salah satu daerah yang pernah mendapat pendampingan YKAN pada kurun waktu tahun 2020 – 2024 melalui Program SEGAR yang didanai USAID.
Di tingkat tapak, YKAN mendampingi masyarakat di sekitar hutan untuk menekan laju deforestasi melalui tata kelola hutan berkelanjutan, perencanaan tata guna lahan dan pengembangan komoditas masyarakat.
"Sedangkan kami juga didampingi untuk bisa menghasilkan kebijakan yang mendukung pengelolaan kawasan berkelanjutan, termasuk penerapan prinsip-prinsip perlindungan keanekaragaman hayati," ujar Bupati Bonafasius.
Sementara Direktur Eksekutif YKAN Herlina Hartanto mengapresiasi komitmen Pemkab Mahulu dalam mengelola sumber daya alam mereka secara berkelanjutan.
Diperkirakan dalam 30 tahun terakhir, kata dia, hampir 30 persen dari luas hutan di Kalimantan telah beralih fungsi untuk pengembangan perkebunan dan industri ekstraktif.
"Padahal hutan Kalimantan sangat kaya akan keanekaragaman hayati dan menyimpan karbon dalam jumlah yang sangat besar, sehingga memainkan peran kunci dalam mitigasi perubahan iklim, maka kami sangat mengapresiasi inisiatif Pemkab Mahulu," kata Herlina.
