Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memberdayakan 1.500 warga miskin di wilayah tersebut untuk mengikuti program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) pada tahun 2025.
"Program ini bertujuan meningkatkan pendapatan dan mengeluarkan masyarakat dari jurang kemiskinan," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim Andi Muhammad Ishak di Samarinda, Rabu.
Ia menjelaskan bahwa UEP merupakan pendekatan baru yang difokuskan pada perorangan, bukan lagi kelompok.
Andi mengungkapkan alasan perubahan pendekatan ini. Tingkat keberhasilan program kelompok sebelumnya dinilai cukup rendah, hanya mencapai 46 persen yang mampu bertahan dan keluar dari kemiskinan.
Hal ini disebabkan kesulitan mencari lima orang dengan usaha yang sama dan berlokasi berdekatan, sementara warga miskin tersebar di berbagai kawasan.
Berbeda dengan program sebelumnya yang berfokus pada Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), UEP kini juga mengakomodasi laki-laki yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki keinginan untuk berusaha, terutama dari keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Jenis usaha yang didukung dalam UEP juga diperluas. Sebelumnya hanya mencakup makanan, minuman, dan gorengan. Kini, Dinsos Kaltim menambahkan menjadi enam jenis usaha, yaitu makanan, minuman, gorengan, ternak ayam, pengolahan kue, dan bengkel.
"Kami sudah menjaring mulai tahun ini kebutuhan apa yang mau diusahakan oleh mereka," kata Andi.
Penambahan jenis usaha ini disesuaikan dengan kebutuhan penerima bantuan dan mempertimbangkan ketersediaan barang serta penetapan standar satuan harga (SSH) dalam anggaran.
Dinsos Kaltim melakukan asesmen terhadap calon penerima bantuan untuk memastikan jenis usaha yang dipilih sesuai dengan potensi dan minat mereka. Ini bertujuan menekan tingkat kegagalan yang mungkin terjadi jika penerima hanya berorientasi pada bantuan semata.
Setelah bantuan diberikan, monitoring akan diperkuat dengan melibatkan relawan dan pilar-pilar sosial, seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di lapangan.
"Monitoring ini bertujuan untuk mengetahui hambatan yang mungkin muncul dan membantu mencarikan solusi agar usaha tetap berjalan," kata Andi.
Ia berharap upaya ini dapat memastikan penerima bantuan memiliki usaha yang berkelanjutan, menambah penghasilan, dan pada akhirnya dapat keluar dari kemiskinan.
"Penguatan setelah bantuan juga akan melibatkan kerja sama dengan sektor lain, seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Disperindagkop Kaltim untuk pelatihan manajemen usaha, pemasaran atau peningkatan keterampilan bersertifikasi," papar Andi.
Setiap penerima program UEP mendapatkan bantuan berupa barang dan bahan senilai kurang lebih Rp4,5 hingga Rp5 juta.
