Balikpapan (ANTARA) - Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo menyampaikan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 berfokus pada kenyamanan kota yang merupakan beranda Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Salah satunya adalah Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) pelayanan air bersih," kata Bagus usai kegiatan Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kota Balikpapan, di Balai Kota, Selasa (18/3).
Selain itu katanya, program prioritas lainnya adalah percepatan penanganan banjir yang kerap melanda Kota Balikpapan
"Mudah-mudahan ini tidak hanya mimpi, kami akan realisasikan dalam waktu jangka pendek dan jangka menengah," katanya.
Bagus mengemukakan, hal ini paparkan dalam Musrenbang dimana dalam perinci terdapat Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Penelitian (Bappeda Litbang), serta melibatkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Kami juga melibatkan Bappeda provinsi dan Bapenas karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) telah diputuskan, sehingga kami di Kabupaten kota tidak boleh berbeda atau harus selaras," ujarnya.
Bagus berharap, dengan melibatkan baik dari provinsi maupun pemerintah pusat, bisa diperjuangkan untuk mendapatkan tambahan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam Musrenbang tingkat kota tersebut, Kepala Bappeda Litbang Balikpapan, Murni mengatakan RPJMD 20225-2029 tersebut juga telah diakomodir dalam RPJPD 2025-2045.
"Untuk tahun ini yakni penguatan fondasi transformasi untuk menjadikan Balikpapan sebagai kota cerdas, inovatif, dan kolaboratif,” tuturnya
Murni menjelaskan beberapa hal yang menjadi prioritas utama dalam RPJMD tersebut agar menjadikan Kota Balikpapan lebih nyaman, mulai dari penguatan akses layanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial.
“Termasuk untuk menumbuhkan ekosistem industri, tata kelola pemerintahan, dan peningkatan supremasi hukum. Ini adalah yang harus kita tempuh selama lima tahun ke depan,” jelasnya.
Dia mengemukakan bahwa Bappeda Litbang juga telah memetakan semua permasalahan kota agar bisa terjawab melalui arah kebijakan kepala daerah selama lima tahun ke depan, termasuk dengan menjadikan Balikpapan sebagai mitra Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Memang mitra IKN kami masukkan sebagai antisipasi supaya bisa saling sinergi dan selaras dengan pemerintah pusat,” jelasnya.
Adapun proyek besar dalam lima tahun ke depan terutama fokus pemerintahan adalah penguatan akuntabilitas dalam zona integritas.
Menurutnya sebagai tolak ukur, adalah melalui reformasi birokrasi dan juga nilai indeks prestasi pencegahan korupsi.
Begitu pula untuk penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) aparatur atau Meritokrasi ASN yang menurutnya sangat penting untuk mencapai pelayanan publik yang optimal.
“Ada juga optimalisasi SPIP dan penguatan SPBE terintegrasi," tuturnya.
Dalam hal ini, kata dia, untuk perbaikan pelayanan melalui digitalisasi sehingga pelayanan lebih cepat dan efisien.
Lanjut Murni, untuk fokus infrastruktur, salah satunya adalah penyediaan air minum dan pengendalian banjir.
"Khusus pengendalian banjir tidak bisa tuntas dalam waktu 10 sampai 20 tahun, ini butuh dukungan semua pihak, kami optimistis dapat selesai secara bertahap,” katanya.
Sedangkan dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi massal juga masuk dalam fokus infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan publik.
“Ini salah satunya yang harus kita dorong karena dalam rangka penyediaan keberpihakan kepada masyarakat. Begitu juga dengan pembangunan konektivitas berkelanjutan yang sangat berkaitan erat dengan transportasi massal,” ujar Murni.
Selanjutnya ujar Murni menyangkut pedestrian dan utilitas untuk mewujudkan program Balikpapan bebas kabel, dimana ke depannya semua kabel berada dalam tanah.
“Sehingga tidak ada lagi kabel bergelantungan atau kabel-kabel berseliweran pada jalan raya. Kalau upaya mewujudkan Balikpapan Terang, maka kondisi kota akan lebih kondusif dan aman untuk seluruh masyarakat,”demikian Murni.
