Balikpapan (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud menyampaikan Pemprov Kaltim menargetkan pengembangan Pelabuhan Kaltim Kariangau Terminal (KKT), di Kota Balikpapan, Kaltim pada tahun 2026.
"Kami akan membicarakan dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Persero untuk dikembangkan tahun depan," kata Rudy Mas'ud, di Balikpapan, Rabu (12/3).
Rudy menilai pengembangan KKT perlu dilakukan mengingat pelabuhan yang terletak di Kecamatan Balikpapan Barat tersebut merupakan aset Pemprov Kaltim yang sangat strategis khususnya untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia mengatakan kawasan maritim di Kota Balikpapan juga masuk daerah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.
Menurut Rudy, pengembangan itu bisa dimulai dari dermaga yang menjadi urat nadi dari pelabuhan tersebut, dimana dari dermaga itu menjadi lokasi pengiriman maupun menerima barang.
"Saat ini memiliki panjang 270 meter dan itu bisa ditingkatkan menjadi 1000 meter," ujarnya.
Dikemukakannya, dengan dermaga yang cukup luas, maka bisa menampung lebih banyak peti kemas, dimana itu juga bisa mencakup sejumlah pasokan yang dikirim ke Kaltim.
"Lebih lagi di Kaltim merupakan letak dari Ibu Kota Nusantara (IKN), dan itu dekat sekali dari pelabuhan ini, tentunya untuk distribusi barang kesana juga lebih cepat," katanya.
Rudy menilai, dari pengembangan dermaga tersebut juga bisa menekan inflasi di Kaltim terutama untuk daerah yang bukan penghasil, contohnya di Kota Balikpapan yang kebutuhan pangan masih bergantung dari daerah penghasil.
"Dengan dermaga yang luas suplai bisa lebih banyak masuk, sehingga juga bisa menekan harga pasar dan kebutuhan pangan warga lebih terjamin," jelas Rudy.
Rudy menjelaskan Pelabuhan KKT merupakan hasil kolaborasi anak Perusahaan Daerah (Perusda) Pemprov Kaltim yakni Kaltim Melati Bhakti Sayta MBS dengan Pelindo yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Area untuk pengembangan masih sangat luas, yang digunakan baru sekitar 16 hektar dari 72,5 hektar dan Pemprov memiliki aset sekitar 300 hektar," ujarnya.
Menurutnya, kapal-kapal besar hingga memiliki bentang 280 meter masih bisa melintasi perairan tersebut, terlebih lagi merupakan teluk dan memiliki kondisi air yang sangat tenang.
"Maka masih banyak yang bisa di kembangkan disini oleh Perusda Kaltim berkaitan dengan kepelabuhanan," tuturnya.
Sementara itu untuk jalur masuk ke KKT yang rusak kata dia merupakan jalur nasional dan tentunya merupakan ranah dari pemerintah pusat.
Kendati demikian, Rudy menegaskan dari Pemprov Kaltim akan memberikan dukungan agar perbaikan bisa di prioritaskan.
"Begitupun untuk parkir bisa dibikin kawasan khusus agar lebih tertata dan diharapkan bisa dikelola oleh Perusda," ujarnya..
