Samarinda (ANTARA) - Pengamat ekonomi pembangunan dari Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo mengingatkan agar pemerataan ekonomi dan infrastruktur dasar, khususnya di wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T), tidak hanya menjadi jargon politik semata.
"Harus ada realisasi nyata. Jangan sampai isu ini hanya jadi jualan politik saat kampanye," tegas Purwadi di Samarinda, Kamis.
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di wilayah Kalimantan Timur tinggal menunggu hasilnya. Hasil hitung cepat menunjukkan sejumlah pasangan calon unggul, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam waktu dekat, tiba saatnya para pemimpin terpilih membuktikan janji-janji kampanyenya, terutama terkait pemerataan pembangunan di lima tahun ke depan.
Faktanya, masih banyak desa di Kaltim yang belum menikmati listrik sepenuhnya. Krisis air bersih juga masih menghantui sejumlah wilayah. Belum lagi ketimpangan infrastruktur pendidikan dan akses jalan yang menjadi kendala berat bagi masyarakat di wilayah pedalaman seperti di wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
"Kesejahteraan masyarakat yang merata tak akan terwujud jika masalah-masalah mendasar ini tidak dituntaskan secara komprehensif," ujar Purwadi.
Purwadi menyarankan agar pemerintah mengambil langkah cepat dan tepat memprioritaskan program unggulan pemerataan pembangunan dalam waktu dekat.
"Kurangi belanja operasional pemerintah yang tidak perlu. Fokus pada penyelesaian PR infrastruktur jalan, baik jalan penghubung, provinsi, kabupaten, hingga jalan tani sebagai konektivitas lumbung pangan daerah," jelasnya.
Selain itu, infrastruktur sekolah, terutama tingkat SMA/SMK di wilayah 3T, juga perlu menjadi perhatian utama.
"Peningkatan infrastruktur sekolah di wilayah 3T diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah," ucap Purwadi.
Menurut Purwadi lagi, pemerataan ekonomi tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga perlu memperhatikan aspek sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat lokal.
"Pembangunan infrastruktur memang penting, tetapi harus diiringi dengan peningkatan kualitas SDM dan pemberdayaan masyarakat di wilayah 3T," ujar Purwadi.
Pemerintah perlu memastikan akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat di wilayah 3T. Hal ini akan meningkatkan kualitas SDM dan produktivitas masyarakat. Potensi ekonomi lokal di wilayah 3T juga perlu dikembangkan melalui program pendampingan dan akses permodalan.
Kemudian, teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses pasar dan informasi bagi masyarakat di wilayah 3T, dan yang menjadi hal yang ditunggu adalah pengentasan blankspot agar semua wilayah tersentuh jaringan internet. Pemerintah, swasta, dan masyarakat perlu berkolaborasi untuk menciptakan program-program yang berkelanjutan dan tepat sasaran.
Purwadi menekankan bahwa pemerataan ekonomi merupakan kunci untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Pemerataan ekonomi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Dengan kolaborasi dan komitmen yang kuat, kita dapat mewujudkan Kaltim yang lebih adil dan sejahtera," paparnya.
Pemerintah daerah dituntut untuk bekerja keras mewujudkan pemerataan pembangunan. Masyarakat pun menantikan realisasi janji-janji politik yang telah digaungkan selama masa kampanye.
