Guru Besar Universitas Mulawarman (Unmul) Prof Bohari Yusuf menanggapi program pendidikan gratis hingga jenjang doktoral atau strata-3 (S3) yang diusung pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud dan Seno Aji, bahwa berpotensi meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi secara signifikan.
"Untuk posisi 2023, APK SMA hanya 80 persen dan perguruan tinggi cuma 34 persen di Kaltim. Jika program ini dilaksanakan dengan baik, saya pikir APK perguruan tinggi bisa naik sampai 70 persen," kata Ketua Dewan Pendidikan Kaltim periode 2009-2014 itu di Samarinda, Minggu.
"Untuk posisi 2023, APK SMA hanya 80 persen dan perguruan tinggi cuma 34 persen di Kaltim. Jika program ini dilaksanakan dengan baik, saya pikir APK perguruan tinggi bisa naik sampai 70 persen," kata Ketua Dewan Pendidikan Kaltim periode 2009-2014 itu di Samarinda, Minggu.
Ia mencontohkan Yogyakarta yang saat ini memiliki APK perguruan tinggi sekitar 70 persen.
Prof Bohari menekankan pentingnya pelaksanaan program secara sistematis dan terencana. "Yang penting itu dia melaksanakan secara terstruktur, tidak sporadis. Jadi ada sistematis dengan perencanaan," tambahnya.
Ia juga menyoroti perlunya perhitungan jumlah siswa dan mahasiswa yang akan sekolah serta alokasi anggaran dari APBD untuk mendukung program ini.
Selain meningkatkan APK, program pendidikan gratis ini juga diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran di Kaltim. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat 7,2 juta pengangguran di Indonesia hingga Februari 2024, dengan Kaltim masuk dalam nominasi 10 besar provinsi dengan jumlah pengangguran tertinggi.
Prof Bohari menyatakan bahwa pendidikan gratis harus disertai dengan prioritas pada sektor-sektor yang membutuhkan tenaga kerja terampil, seperti sektor kesehatan dan industri.
"Di samping gratis, tapi kan harusnya tidak sembarang gratis. Jadi dia ada prioritas terhadap calon tenaga kerja yang memang diperlukan, misalnya tenaga kerja kesehatan lalu tenaga kerja di bidang-bidang industri," jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya program vokasi di SMK yang tidak hanya memberikan ijazah, tetapi juga sertifikat keahlian.
"Kalau disertai dengan sertifikat keahlian, pasti kan sudah terampil itu. Jadi nanti SMK-nya harus bekerja sama dengan BLK," tambahnya.
Prof. Bohari juga menanggapi kekhawatiran bahwa program pendidikan gratis ini akan membuat persaingan masuk ke perguruan tinggi semakin ketat. Menurutnya, justru sebaliknya, program ini akan membuka kesempatan lebih luas bagi anak-anak Kaltim untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
"Jika disediakan pendidikan gratis, maka akan membuka kesempatan ke anak-anak Kaltim untuk sekolah lebih tinggi. Jadi itu yang harusnya terjadi," ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa dengan adanya pendidikan gratis, daya tampung perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Kaltim akan meningkat.
"Nah itu yang harus terjadi, dan akan bagus juga bagi perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Kaltim," tambahnya.
Dengan alokasi APBD Kaltim 2025 sebesar Rp21 triliun, Prof. Bohari optimis program pendidikan gratis ini dapat terlaksana dengan baik jika didukung oleh perencanaan yang matang dan sistematis.
"Dengan hitung-hitungan tentunya, hitung-hitungan berapa jumlah siswa maupun mahasiswa yang akan sekolah. Kemudian berapa disediakan APBD untuk itu, seperti apa sistemnya, niscaya bisa terwujud" demikian Bohari.
