Pj Gubernur minta BNPB beri perhatian potensi bencana di Kalimantan

Balikpapan (ANTARA) - Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik mengharapkan kehadiran Ibu Kota Nusantara bisa menjadi salah satu pemantik bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap potensi bencana yang terjadi di Pulau Kalimantan.

" Kami mengingatkan potensi bencana yang terjadi di Pulau Kalimantan bisa menjadi ancaman terhadap Indonesia secara keseluruhan, karena saat ini IKN ada di Kaltim yang menjadi bagian wilayah Pulau Kalimantan," kata Akmal Malik dalam kegiatan Resiliensi Penanggulangan Bencana Wilayah Kalimantan di Balikpapan, Selasa.

Akmal Malik berharap bukan hanya Kaltim yang menjadi lokasi IKN, namun seluruh provinsi di Kalimantan juga mendapatkan atensi BNPB.

Karena menurut dia, spesifikasi bencana satu provinsi di Pulau Kalimantan berbeda dengan provinsi lainnya, seperti bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan.

Tetapi dibandingkan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat, Kaltim juga punya potensi bencana cukup dinamis.

"Semua saling berkaitan dengan provinsi lain," kata Akmal Malik.

Akmal Malik menambahkan kejadian banjir besar yang dialami Kabupaten Mahakam Ulu, yang sebelumnya tanpa terdeteksi dengan baik.

Ternyata penyebabnya meluapnya Sungai Boh, yang alirannya berasal dari sungai Malinau Kalimantan Utara dan naiknya air tanpa diduga sama sekali.

"Oleh karena itu betapa pentingnya kerjasama antar provinsi," tegasnya

Akmal Malik menambahkan pentingnya untuk bersama-sama berkontemplasi terkait IKN yang sebentar lagi akan beroperasi secara penuh, meskipun masih tahap pembangunan.

Tentunya hal itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk bersama dalam mendorong langkah-langkah pencegahan terhadap bencana.

"Kami berharap BNPB memberi pandangan dan masukan, serta pembekalan secara menyeluruh mengingat karakteristik bencana di Kaltim sifatnya antar wilayah," kata Akmal Malik.

Menurut Akmal, resiliensi sangat penting karena bencana tidak muncul satu wilayah, tetapi lintas wilayah, sehingga butuh payung hukum bersama agar tidak menjadi temuan saat pelaksanaan anggaran dalam mengatasi bencana.

"Kita payungi diri kita dengan membuat regulasi bersama dalam bentuk MoU dan diterjemahkan ke dalam regulasi di masing-masing daerah," ujar Akmal Malik

Dalam acara juga dilakukan perjanjian kerjasama antar pemerintah provinsi di wilayah Kalimantan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan perjanjian kerjasama antar-BPBD provinsi se-Kalimantan.